Breaking News

Bupati Sujiwo Tegaskan Pemekaran Kecamatan di Kubu Raya Harga Mati, Demi Percepat Pelayanan dan Pemerataan Pembangunan

Bupati Sujiwo: Pemekaran Kecamatan di Kubu Raya Harga Mati Demi Pelayanan Masyarakat  

KUBU RAYA – Bupati Kubu Raya H. Sujiwo, S.E., M.Sos. menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan pemekaran sejumlah kecamatan di Kabupaten Kubu Raya merupakan komitmen yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, pemekaran wilayah merupakan harga mati demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, serta mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.


Pernyataan tersebut disampaikan Sujiwo saat menjawab pertanyaan mengenai perkembangan usulan pemekaran beberapa kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, Jumat (17/7/2026).


Menurut Sujiwo, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang cepat, mudah, dan efektif terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk serta luas wilayah Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu, pemekaran kecamatan dinilai menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.


"Kami sangat serius memperjuangkan pemekaran kecamatan. Persoalannya memang saat ini masih berada di pemerintah pusat, sehingga kami akan terus melakukan komunikasi dan menembus kementerian terkait agar usulan ini segera mendapat persetujuan," ujar Sujiwo.


Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah beberapa kali melakukan koordinasi dan pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal di kementerian terkait guna membahas usulan pemekaran tersebut.


Selain itu, Sujiwo juga telah menginstruksikan Sekretaris Daerah beserta seluruh perangkat daerah terkait agar terus mengawal proses administrasi sehingga usulan pemekaran tidak berhenti di tingkat pemerintah pusat.


Menurutnya, perjuangan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.


Sujiwo juga meluruskan anggapan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa pemekaran kecamatan maupun desa dilakukan semata-mata untuk memperoleh tambahan anggaran atau Dana Desa.


Ia menegaskan, pandangan tersebut tidak benar karena tujuan utama pemekaran adalah meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat.


"Ini bukan soal mengejar anggaran ataupun Dana Desa. Pemekaran merupakan kebutuhan riil masyarakat yang harus diperjuangkan. Semakin dekat pelayanan pemerintahan, maka masyarakat akan semakin mudah memperoleh berbagai layanan administrasi, pembangunan akan lebih merata, dan roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif," tegasnya.


Lebih lanjut, Sujiwo mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan terus memperjuangkan seluruh tahapan yang menjadi persyaratan sesuai ketentuan pemerintah pusat.


Ia optimistis apabila seluruh pihak memberikan dukungan, proses pemekaran dapat segera memperoleh persetujuan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.


Bupati Kubu Raya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh daerah, hingga para anggota DPR RI asal Kalimantan Barat untuk bersama-sama memberikan dukungan terhadap perjuangan tersebut.


Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar proses pemekaran kecamatan dapat segera terwujud.


"Harapan kami seluruh pihak dapat memberikan dukungan penuh. Pemekaran kecamatan bukan untuk kepentingan pemerintah, melainkan untuk kepentingan masyarakat agar pelayanan publik semakin cepat, pembangunan semakin merata, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terus meningkat," pungkas Sujiwo.


Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan akan terus mengawal proses usulan pemekaran hingga memperoleh keputusan dari pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kubu Raya.


Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.