PANYABUNGAN – Langkah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menerbitkan surat penghentian aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di 16 kecamatan mendapat apresiasi sekaligus sorotan tajam dari kalangan aktivis lingkungan. Mereka menilai kebijakan tersebut harus dibuktikan melalui tindakan nyata di lapangan dan tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata.
Surat Perintah Nomor 680/2133/DLH/2026 tertanggal 28 Juli 2026 yang ditandatangani Bupati Madina, Saipullah Nasution, menginstruksikan penghentian total aktivitas PETI di sejumlah wilayah yang selama ini dikategorikan sebagai zona merah, di antaranya Kecamatan Panyabungan, Hutabargot, Kotanopan, hingga Muara Batang Gadis.
Penerbitan surat tersebut disebut merupakan respons atas meningkatnya desakan masyarakat serta ultimatum 7×24 jam yang sebelumnya disampaikan koalisi organisasi lingkungan dan mahasiswa, di antaranya The Madina Green Institute (TMGI), IDEA, Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup (SIPLAH), Kajian Lingkungan dan Study Kerakyatan (KLIK SK), serta Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Madina.
Meski demikian, kalangan aktivis menilai tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah surat tersebut diterbitkan. Mereka menegaskan keberhasilan kebijakan itu akan diukur dari konsistensi penegakan hukum dan keberanian pemerintah menindak pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.
Direktur Eksekutif TMGI, Ridwandi Nasution, mengatakan publik kini menunggu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Madina, termasuk terhadap aparatur pemerintah yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas PETI.
Menurutnya, apabila tidak diikuti tindakan nyata, surat penghentian tersebut berpotensi kehilangan wibawa dan hanya menjadi simbol kebijakan tanpa implementasi.
"Publik sedang menguji keseriusan Bupati. Jangan sampai surat penghentian PETI hanya menjadi 'macan kertas' yang tidak memiliki daya paksa di lapangan," ujar Ridwandi, Selasa (29/7/2026).
Ridwandi juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap aparatur pemerintah yang diduga terlibat dalam praktik pertambangan ilegal. Ia menilai penegakan disiplin terhadap aparat merupakan bagian penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas PETI.
Senada dengan itu, Ketua SIPLAH Ahmad Rifai meminta pemerintah tidak berhenti pada pernyataan normatif atau sekadar rencana pemeriksaan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa seluruh dugaan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga mengungkapkan bahwa dugaan keterlibatan salah seorang kepala desa dalam aktivitas PETI sebelumnya telah menjadi perhatian publik dan pernah disebut dalam rilis Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat pelaksanaan penertiban pada awal Juli 2026. Selain itu, persoalan tersebut dikatakan telah dilaporkan melalui pengaduan masyarakat kepada aparat penegak hukum.
"Kami berharap seluruh laporan diproses secara profesional, transparan, dan tidak pandang bulu. Penegakan hukum harus dilakukan terhadap siapa pun apabila ditemukan bukti yang cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Selain meminta tindakan administratif apabila terbukti terjadi pelanggaran, koalisi aktivis juga mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan aktivitas pertambangan ilegal secara menyeluruh, termasuk terhadap pihak-pihak yang diduga berperan sebagai pelaku utama maupun pihak yang memberikan perlindungan apabila memang ditemukan alat bukti yang cukup.
Di sisi lain, para aktivis menilai penyelesaian persoalan PETI tidak cukup hanya melalui pendekatan represif. Pemerintah juga didorong mempercepat pembentukan dan pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi jangka panjang agar masyarakat memiliki akses terhadap kegiatan pertambangan yang legal, tertib, dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terkait desakan aktivis tersebut. Media juga membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Seluruh dugaan yang disampaikan dalam berita ini masih merupakan bagian dari pernyataan narasumber dan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Magrifatullah
0 Komentar