Bupati Madina Akan Panggil Kades Singengu Julu Terkait Dugaan Keterlibatan PETI, Aktivis: "Jangan Hanya Janji, Publik Butuh Ketegasan"

MANDAILING NATAL – Desakan publik agar Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengambil langkah tegas terhadap Kepala Desa Singengu Julu, Maraginda Hakim Nasution (GD), terkait dugaan keterlibatannya dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terus menguat.

Menanggapi desakan tersebut, Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution menyatakan akan segera memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Ia menegaskan, apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan oknum kepala desa tersebut, maka pemerintah daerah akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Terima kasih infonya. Kami akan panggil yang bersangkutan. Kalau cukup bukti keterlibatannya, kita akan kenakan sanksi sesuai ketentuan," ujar Saifullah Nasution melalui pesan elektronik kepada awak media, Jumat (24/7/2026).

Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan keras dari sejumlah aktivis lingkungan di Mandailing Natal. Ketua Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup (SIPLAH), Ahmad Rifai, menilai langkah yang disampaikan Bupati masih sebatas pernyataan normatif dan belum menunjukkan tindakan konkret.

Menurut Ahmad Rifai, publik tidak lagi membutuhkan janji atau rencana pemanggilan semata, melainkan tindakan nyata apabila memang terdapat dugaan pelanggaran yang telah lama menjadi perhatian masyarakat.

"Narasi seperti ini sudah sering didengar masyarakat. Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah nyata, bukan sekadar pernyataan akan memanggil dan memproses," ujarnya dalam keterangan pers di Panyabungan, Sabtu (25/7/2026).

Ia menilai pemerintah daerah seharusnya telah lebih awal melakukan pembinaan maupun pemeriksaan terhadap oknum kepala desa tersebut apabila informasi mengenai dugaan keterlibatannya memang telah lama berkembang di tengah masyarakat.

Menurutnya, isu dugaan keterlibatan oknum Kepala Desa Singengu Julu dalam aktivitas PETI bukanlah persoalan baru. Karena itu, ia mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan dan pembinaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif The Madina Green Institute (TMGI), Ridwandy Nasution, juga menyampaikan kritik terhadap lambannya respons pemerintah daerah.

Menurut Ridwandy, dugaan keterlibatan oknum kepala desa tersebut telah menjadi perhatian publik setelah adanya penyampaian informasi dari Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pasca kegiatan penertiban tambang ilegal pada awal Juli 2026. Selain itu, sejumlah aktivis juga telah menyampaikan pengaduan masyarakat (Dumas) kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Ridwandy berpendapat bahwa keterlambatan mengambil langkah tegas dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memberantas aktivitas pertambangan tanpa izin.

Ia juga meminta agar seluruh proses dilakukan secara transparan sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun asumsi negatif di tengah masyarakat.

Selain mendesak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, para aktivis juga meminta aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Republik Indonesia, Polda Sumatera Utara, dan Polres Mandailing Natal, untuk mengusut tuntas dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin serta menindak setiap pihak yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Mereka menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu sebagai bentuk komitmen negara dalam memberantas praktik pertambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

Aktivis juga menyampaikan bahwa apabila dalam waktu dekat tidak terdapat perkembangan yang dinilai signifikan dari pemerintah daerah, mereka berencana menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa sebagai bentuk kontrol sosial yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari Kepala Desa Singengu Julu, Maraginda Hakim Nasution (GD), terkait berbagai tudingan yang disampaikan sejumlah aktivis. Seluruh dugaan tersebut masih merupakan pernyataan dari pihak-pihak terkait dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi yang bersangkutan maupun pihak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Magrifatullah