Breaking News

Bupati Ketapang Temui Pertamina Patra Niaga, Perjuangkan Penambahan Kuota BBM dan LPG untuk Masyarakat

Bupati Ketapang Perjuangkan Tambahan Kuota BBM dan LPG, Dorong SPBU 3T hingga Pembangunan Jobber Baru


KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang menunjukkan keseriusannya dalam memperjuangkan kebutuhan energi masyarakat dengan mengambil langkah strategis melalui audiensi bersama PT Pertamina Patra Niaga. Fokus utama pertemuan tersebut adalah memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), sekaligus memperjuangkan penambahan kuota agar mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan masyarakat dan perkembangan wilayah Kabupaten Ketapang.


Audiensi yang berlangsung di Kantor Sales Area Retail Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (16/7/2026), dipimpin langsung oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang. Kehadiran rombongan disambut oleh Sales Area Manager Kalimantan Barat PT Pertamina Patra Niaga, Widhi Tri Adhi Hidayat.


Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dengan membahas berbagai persoalan strategis mengenai distribusi energi, mulai dari ketersediaan stok BBM dan LPG, penambahan kuota, hingga penguatan infrastruktur distribusi agar pelayanan energi kepada masyarakat semakin merata dan berkelanjutan.


Bupati Alexander Wilyo menegaskan bahwa energi merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penopang utama aktivitas ekonomi, transportasi, sektor perikanan, pertanian, hingga dunia usaha. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen mengawal ketersediaan BBM dan LPG agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada kehidupan masyarakat.


"Pemerintah Kabupaten Ketapang akan melakukan pencermatan terhadap realisasi penyaluran BBM dan LPG sebagai dasar penyusunan kebutuhan riil daerah. Data tersebut selanjutnya akan kami gunakan untuk mengusulkan penambahan kuota kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), sehingga alokasi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan Kabupaten Ketapang," tegas Alexander Wilyo.


Selain memperjuangkan tambahan kuota, Pemerintah Kabupaten Ketapang juga mengusulkan pembangunan SPBU 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di sejumlah wilayah yang hingga kini masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan BBM.

Keberadaan SPBU 3T dinilai sangat penting untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah terpencil, memperluas jangkauan distribusi energi, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan daerah.


Perhatian khusus juga diberikan kepada sektor perikanan. Pemerintah Kabupaten Ketapang mengusulkan penambahan kuota BBM bagi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) agar aktivitas para nelayan tidak terkendala keterbatasan pasokan bahan bakar yang menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan usaha penangkapan ikan.


Tidak hanya itu, pemerintah daerah turut mengusulkan peningkatan kapasitas tangki penyimpanan BBM serta pembangunan fasilitas Jobber BBM baru di Kabupaten Ketapang sebagai bagian dari penguatan sistem logistik energi. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan, mempercepat distribusi, sekaligus mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat di masa mendatang.


Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam membangun koordinasi dan komunikasi yang intensif. Pertamina menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan pelayanan distribusi BBM dan LPG melalui berbagai langkah mitigasi guna memastikan penyaluran energi tetap berjalan aman, lancar, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku.


Bupati Alexander Wilyo juga mengajak seluruh masyarakat menggunakan BBM dan LPG secara bijaksana sesuai peruntukannya. Kepada para pengecer, ia mengimbau agar menjual BBM maupun LPG dengan harga yang wajar serta tidak mengambil keuntungan berlebihan yang berpotensi merugikan masyarakat.


"Kami mengapresiasi komitmen PT Pertamina Patra Niaga yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Ketapang. Pemerintah Kabupaten Ketapang akan terus memperjuangkan penambahan kuota BBM dan LPG, pembangunan SPBU 3T, penguatan layanan BBM bagi nelayan melalui SPBUN, serta peningkatan kapasitas distribusi energi agar seluruh masyarakat memperoleh akses energi yang lebih mudah, merata, dan berkelanjutan," ujar Alexander Wilyo.


Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama PT Pertamina Patra Niaga bersepakat untuk terus memperkuat koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM maupun LPG guna menciptakan pelayanan energi yang semakin andal, transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.


Sinergi antara pemerintah daerah, PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah pusat, BPH Migas, pelaku usaha, serta seluruh elemen masyarakat diharapkan menjadi fondasi kuat dalam memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Ketapang, yaitu "Pembangunan Berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang Maju dan Mandiri."


Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.