Bos Agrinas Akui Salah Hitung Gaji Pengelola Kopdes Merah Putih

Bos Agrinas Akui Salah Hitung Gaji Pengelola Kopdes Merah Putih, Minta Maaf dan Janji Evaluasi Total

JAKARTA – Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengakui adanya kesalahan dalam perhitungan gaji pengelola Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Kesalahan tersebut memicu polemik di berbagai daerah setelah sejumlah pengelola menerima upah jauh di bawah nilai yang sebelumnya dijanjikan.

Pengakuan tersebut disampaikan Joao usai menghadiri Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).

Menurutnya, kekeliruan tersebut murni merupakan kesalahan internal Agrinas akibat proses penghitungan yang masih dilakukan secara manual menggunakan aplikasi spreadsheet.

"Itu kesalahan, itu kesalahan, itu kesalahan murni kesalahan kami. Kemarin kami masih menggunakan data manual memakai Excel sehingga ada pegawai yang bekerja selama 10 hari tetapi hanya dihitung satu hari. Kami meminta maaf dan akan melakukan evaluasi menyeluruh," ujar Joao.

Kesalahan Administrasi Jadi Sorotan

Joao menegaskan pihaknya tidak menutup-nutupi kekeliruan tersebut dan siap menerima berbagai masukan dari para pengelola koperasi maupun pemerintah daerah.

Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan dijadikan bahan evaluasi guna memperbaiki sistem pengelolaan administrasi dan pengupahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Kami berharap apabila masih ada kesalahan, segera disampaikan kepada kami sehingga dapat langsung kami evaluasi dan perbaiki," katanya.

Besaran Gaji Bergantung Keuntungan Koperasi

Selain menjelaskan penyebab kesalahan administrasi, Joao juga menerangkan bahwa besaran penghasilan pengelola Kopdes Merah Putih pada prinsipnya akan menyesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh masing-masing koperasi.

Ia optimistis pendapatan koperasi akan meningkat setelah pemerintah memutuskan seluruh distribusi barang bersubsidi dilakukan melalui jaringan Kopdes Merah Putih.

Menurutnya, kebijakan tersebut akan memperbesar potensi usaha koperasi sehingga diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan para pengelola.

"Penghasilan pengelola berasal dari keuntungan koperasi. Dengan adanya kebijakan Presiden yang mewajibkan distribusi barang subsidi melalui Kopdes Merah Putih, tentu peluang keuntungan koperasi akan semakin besar," jelasnya.

Skema Gaji Masih Dibahas Pemerintah

Joao mengungkapkan hingga saat ini pemerintah masih menyusun skema resmi mengenai sistem pengupahan manajer dan pengelola Kopdes Merah Putih.

Pembahasan tersebut melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, sehingga besaran gaji tetap bagi manajer koperasi belum dapat dipastikan.

"Untuk manajerial masih dalam pembahasan kementerian terkait. Kami juga belum mengetahui besaran gaji final karena masih menunggu keputusan pemerintah," ujarnya.

Polemik Bermula dari Penutupan Puluhan Gerai Kopdes

Persoalan gaji mencuat setelah sekitar 80 persen dari 85 gerai Kopdes Merah Putih di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menghentikan operasionalnya secara serentak pada awal Juli 2026.

Penutupan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes para pengelola terhadap sistem pengupahan yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Para pengelola mengaku sebelumnya dijanjikan menerima honor sekitar Rp1,2 juta hingga Rp1,4 juta per bulan, namun dalam realisasi terdapat pengelola yang hanya menerima pembayaran sekitar Rp76 ribu.

Kondisi tersebut memicu kekecewaan dan mempengaruhi operasional koperasi di sejumlah desa.

Kepala Desa Campurejo, Edi Susanto, mengatakan pihaknya menerima laporan langsung dari para pengelola koperasi yang memutuskan menghentikan pelayanan karena persoalan pembayaran gaji.

"Kami menerima laporan dari pengelola KDKMP bahwa koperasi di desa kami ditutup sementara karena adanya persoalan pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan," ujarnya.

Pemerintah Diminta Benahi Tata Kelola

Kasus kesalahan pembayaran gaji ini menjadi perhatian karena Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program strategis pemerintah yang diharapkan menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk barang-barang bersubsidi.

Sejumlah pihak menilai keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada besarnya dukungan pemerintah, tetapi juga pada profesionalisme tata kelola, transparansi administrasi, kepastian sistem pengupahan, serta perlindungan terhadap para pengelola di tingkat desa.

Pengakuan terbuka dari PT Agrinas Pangan Nusantara dinilai menjadi langkah awal untuk melakukan pembenahan. Namun demikian, masyarakat dan para pengelola koperasi berharap evaluasi yang dijanjikan benar-benar diwujudkan dalam bentuk perbaikan sistem yang akurat, transparan, dan akuntabel agar kepercayaan terhadap program nasional ini tetap terjaga.

Fredy Legito