Berawal dari Driver Ojol Kehilangan Kuota, MK Putuskan Sisa Paket Data Tak Boleh Hangus! Hak Konsumen Kini Dilindungi, Operator Diminta Ubah Skema Layanan

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang dinilai menjadi tonggak baru dalam perlindungan hak konsumen di sektor telekomunikasi. Melalui Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025, MK menegaskan bahwa sisa kuota internet yang telah dibeli masyarakat tidak boleh lagi dihanguskan secara sepihak oleh operator seluler hanya karena masa aktif paket telah berakhir.

Putusan yang dibacakan dalam sidang pleno MK pada Kamis (23/7/2026) itu merupakan hasil uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Menariknya, perkara ini berawal dari pengalaman nyata seorang driver ojek online (ojol) bernama Didi Supandi, yang merasa dirugikan setelah kehilangan sisa kuota internet yang telah dibelinya. Bersama Wahyu Triana Sari, seorang pedagang daring, dan Rega Felix, dosen sekaligus advokat, Didi mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

Berawal dari Kerugian Seorang Driver Ojol

Dalam persidangan, Didi mengungkapkan dirinya membeli paket internet sekitar 30 GB dengan harga sekitar Rp60.000 hingga Rp70.000. Namun sebelum kuota tersebut habis digunakan, masa aktif paket berakhir sehingga sekitar 20 GB kuota miliknya hangus.

Sebagai seorang pengemudi ojek online yang sangat bergantung pada internet untuk menerima pesanan, kondisi tersebut dinilainya sebagai kerugian nyata.

Menurut para pemohon, praktik penghapusan sisa kuota merupakan bentuk kerugian terhadap konsumen karena kuota yang telah dibayar seharusnya tetap menjadi hak pengguna hingga benar-benar habis dipakai.

Mereka menilai ketentuan dalam Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja memberikan keleluasaan kepada operator untuk menerapkan skema "kuota hangus" tanpa memberikan perlindungan yang memadai kepada pelanggan.

MK Tegaskan Kuota adalah Hak Konsumen

Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan sebagian permohonan para pemohon.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan ketentuan mengenai penetapan tarif jasa telekomunikasi hanya dapat diberlakukan apabila dimaknai bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menegaskan bahwa kuota internet yang telah dibeli merupakan bagian dari hak milik konsumen sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut MK, kuota yang belum digunakan sepenuhnya tidak boleh dihapus hanya karena alasan masa aktif berakhir maupun dibebani biaya tambahan dengan alasan apa pun.

Perlindungan Tidak Harus Selalu Rollover

Meski melarang praktik penghapusan kuota secara sepihak, MK tidak mewajibkan seluruh operator menerapkan satu sistem yang sama.

Mahkamah memberikan ruang bagi penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menghadirkan berbagai pilihan layanan yang tetap memberikan perlindungan kepada konsumen.

Beberapa bentuk perlindungan yang disebutkan MK antara lain:

• akumulasi atau rollover kuota;
• perpanjangan masa aktif;
• pengalihan manfaat;
• kompensasi;
• pengembalian dana (refund);
• atau bentuk perlindungan lain yang memberikan manfaat setara bagi pengguna.

Dengan demikian, operator tetap memiliki fleksibilitas dalam merancang produk, namun tidak lagi dapat menghilangkan hak konsumen atas kuota yang telah dibayarkan.

Pemerintah dan Operator Wajib Libatkan Konsumen

Putusan MK juga membawa konsekuensi lain.

Mahkamah menegaskan bahwa apabila pemerintah maupun operator akan melakukan penyesuaian tarif layanan telekomunikasi, maka proses tersebut harus melibatkan lembaga perlindungan konsumen dan pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap jasa telekomunikasi.

Menurut MK, pelibatan masyarakat diperlukan agar kebijakan tarif tidak hanya memberikan kepastian bagi pelaku usaha, tetapi juga menjamin keadilan bagi konsumen.

Mahkamah juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi membuat internet tidak lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang menopang aktivitas pendidikan, pekerjaan, perdagangan digital, hingga pelayanan publik.

Pakar: Operator Kemungkinan Ubah Skema Paket

Menanggapi putusan tersebut, pakar keamanan siber dan teknologi informasi Alfons Tanujaya menilai putusan MK akan mengubah pola bisnis industri telekomunikasi.

Menurutnya, selama ini sistem kuota hangus menjadi salah satu bagian dari model bisnis operator seluler.

Dengan adanya putusan MK, operator diperkirakan akan melakukan berbagai penyesuaian, mulai dari perubahan harga paket, besaran kuota, hingga model layanan yang ditawarkan kepada pelanggan.

Meski demikian, Alfons menegaskan bahwa bentuk penyesuaian tersebut masih menjadi kewenangan masing-masing operator dan baru dapat dipastikan setelah adanya regulasi pelaksana dari pemerintah.

Momentum Baru Perlindungan Konsumen Digital

Putusan Mahkamah Konstitusi ini dinilai sebagai salah satu langkah paling signifikan dalam memperkuat hak-hak konsumen di era digital.

Selama bertahun-tahun, praktik kuota hangus menjadi salah satu keluhan terbesar pelanggan telekomunikasi di Indonesia.

Kini, melalui putusan MK, hak atas kuota internet yang telah dibeli memperoleh perlindungan konstitusional.

Meski demikian, implementasi teknis putusan tersebut masih menunggu kebijakan pemerintah dan penyesuaian dari masing-masing operator seluler.

Publik kini menanti bagaimana perusahaan telekomunikasi akan menerjemahkan putusan tersebut dalam bentuk layanan yang tetap menjaga keberlangsungan bisnis, sekaligus memberikan perlindungan yang adil kepada jutaan pelanggan di seluruh Indonesia.