JAKARTA – Kemampuan keuangan pemerintah daerah (Pemda) untuk membiayai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) menjadi sorotan. Sejumlah kepala daerah mengaku kondisi fiskal daerah semakin tertekan akibat kewajiban membayar gaji aparatur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara ruang fiskal terus menyempit akibat kebijakan efisiensi anggaran dan berkurangnya penerimaan daerah.
Kondisi tersebut bahkan memaksa sejumlah pemerintah daerah mengambil langkah yang dinilai berat, mulai dari memperpanjang kontrak PPPK Paruh Waktu hingga memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara demi memastikan pembayaran gaji tetap berjalan.
Bupati Siak, Riau, Afni Zulkifli, mengungkapkan bahwa beban APBD saat ini semakin sulit ditanggung setelah muncul kebijakan PPPK Paruh Waktu yang pembiayaannya dibebankan kepada pemerintah daerah.
"Kami bahkan sudah memangkas TPP pegawai hingga 50 persen agar tetap bisa membayar gaji PPPK Paruh Waktu. Kondisi fiskal daerah benar-benar sangat berat," ujarnya.
Menurut Afni, persoalan tersebut tidak hanya dialami Kabupaten Siak, tetapi juga hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Ia mengaku telah menyampaikan bukti ketidakmampuan daerah dalam membayar gaji PPPK kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk laporan kondisi riil keuangan daerah.
Ia menjelaskan bahwa salah satu sumber utama pendapatan Kabupaten Siak berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH). Namun, berkurangnya alokasi DBH membuat kemampuan daerah dalam memenuhi berbagai kewajiban belanja semakin terbatas.
"Pemda sebenarnya sudah tidak sanggup lagi menanggung seluruh beban PPPK. Persoalan ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena kebijakan pengangkatan PPPK merupakan kebijakan nasional," tegasnya.
Afni juga menilai besarnya porsi belanja wajib (mandatory spending) yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan membuat ruang gerak APBD semakin sempit. Akibatnya, pemerintah daerah mengalami kesulitan membiayai pembangunan daerah sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran gaji aparatur.
Senada dengan itu, Ketua Umum Aliansi Merah Putih, Fadlun Abdillah, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri, sekitar 84 persen pemerintah daerah disebut mengalami kesulitan membayar gaji PPPK akibat tekanan fiskal.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
"Beban fiskal daerah sudah terlalu berat. Banyak daerah tidak lagi memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu secara berkelanjutan," katanya.
Persoalan ini dinilai tidak hanya berdampak terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara, tetapi juga berpotensi mengganggu kualitas pelayanan publik apabila pemerintah daerah harus terus melakukan pengurangan anggaran pada sektor-sektor lain demi memenuhi kewajiban pembayaran gaji.
Sejumlah kalangan berharap pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema pembiayaan PPPK agar tidak seluruh beban dialihkan kepada pemerintah daerah. Penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil, serta formulasi pendanaan yang lebih proporsional dinilai menjadi solusi agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan daerah.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga berharap adanya kebijakan yang memberikan kepastian pendanaan terhadap program nasional yang menjadi kewenangan pusat, sehingga APBD dapat lebih difokuskan untuk pembangunan daerah, peningkatan pelayanan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal.
Dengan semakin beratnya tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, berbagai pihak menilai diperlukan sinergi dan langkah strategis antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan pengangkatan PPPK tetap dapat berjalan tanpa membahayakan kesehatan keuangan daerah maupun keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Fredy Legito
0 Komentar