MANDAILING NATAL – Polemik dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), kembali menjadi perhatian publik setelah Kepala Desa Singengu Julu, Maraginda Hakim Nasution, membantah keterlibatannya dalam aktivitas tambang ilegal dan menyampaikan klaim bahwa kedatangan Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) justru memberikan dukungan terhadap kegiatan reklamasi yang dilakukannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Maraginda melalui pesan WhatsApp saat dikonfirmasi oleh jurnalis media lokal, Magrifatullah Lubis, terkait dugaan keterlibatan dirinya dalam aktivitas PETI yang sebelumnya menjadi bagian dari ekspose Tim Terpadu Pemprov Sumut.
Dalam keterangannya, Maraginda mengaku bersyukur atas kedatangan tim tersebut.
"Saya sangat berterima kasih karena memberikan dukungan dan support bagi kami selaku pelaku reklamasi untuk terus memperluas areal reklamasi yang ada di Kotanopan," tulisnya.
Bantah Terima Teguran
Maraginda juga membantah adanya tindakan penegakan hukum ataupun surat teguran sebagaimana disebutkan dalam keterangan resmi Tim Terpadu Pemprov Sumut.
Menurutnya, surat yang diterimanya bukan merupakan teguran, melainkan titipan kepada masyarakat yang berminat mengajukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
"Saya dititipkan surat untuk teman-teman yang berminat mengajukan WPR untuk wilayah Kotanopan," ujarnya.
Ia juga mengklaim kegiatan reklamasi tersebut mendapat dukungan masyarakat dengan tujuan mengembalikan fungsi lahan menjadi kawasan pertanian maupun fasilitas olahraga.
Berbeda dengan Rilis Tim Terpadu
Klaim tersebut dinilai berbeda dengan informasi yang sebelumnya dipublikasikan oleh Tim Terpadu Pemprov Sumut.
Dalam rilis resmi yang telah beredar, tim menyebut kedatangannya ke wilayah Kotanopan merupakan bagian dari upaya penertiban aktivitas PETI sesuai arahan Gubernur Sumatera Utara.
Dalam operasi tersebut, Tim Terpadu dilaporkan melakukan penyitaan terhadap satu unit alat berat ekskavator, penyegelan lokasi, pembakaran sejumlah sarana yang diduga digunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal, serta mengamankan beberapa fasilitas penunjang lainnya.
Tim juga sebelumnya menyampaikan adanya dugaan keterlibatan sejumlah pihak yang disebut menggunakan inisial tertentu dalam ekspose hasil kegiatan.
Jurnalis Ajukan Pertanyaan Lanjutan
Menanggapi jawaban Maraginda, jurnalis kemudian mengajukan sejumlah pertanyaan lanjutan untuk meminta penjelasan mengenai dasar hukum kegiatan reklamasi yang diklaim dilakukan.
Beberapa pertanyaan tersebut antara lain menyangkut:
- dasar hukum pelaksanaan reklamasi;
- pihak yang memberikan kewenangan pelaksanaan kegiatan;
- sumber pendanaan reklamasi; serta
- dasar pernyataan yang menyebut Tim Terpadu Pemprov Sumut mendukung aktivitas tersebut.
Maraginda kemudian mengundang jurnalis untuk datang langsung ke lokasi reklamasi guna memberikan penjelasan secara langsung.
"Besok saya undang saudara hadir di lahan reklamasi untuk konfirmasi lebih lengkap," tulisnya.
Namun jurnalis memilih tetap meminta jawaban secara tertulis dengan alasan transparansi informasi dan dokumentasi sesuai prinsip kerja jurnalistik.
Belum Menjawab Pertanyaan Susulan
Hingga berita ini disusun, empat pertanyaan lanjutan yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa Singengu Julu disebut belum memperoleh jawaban.
Sementara itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan aktivis lingkungan dikabarkan terus mengikuti perkembangan kasus tersebut.
Mereka mendorong aparat penegak hukum mengusut secara profesional dugaan aktivitas PETI berdasarkan alat bukti yang sah serta meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi apabila nantinya ditemukan pelanggaran hukum.
Di sisi lain, proses penanganan dugaan PETI di wilayah Kotanopan masih menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Seluruh pihak yang disebut dalam perkara ini tetap berhak memperoleh perlindungan hukum dan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Magrifatulloh
0 Komentar