Breaking News

Antrean Kembali Terjadi di SPBU, Sujiwo ‘Sentil’ Pertamina

Antrean BBM Kembali Muncul di Kubu Raya, Bupati Sujiwo Ingatkan Pertamina Bertindak Cepat: "Jangan Tambah Beban Masyarakat"


KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT – Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kembali mulai terlihat di Kabupaten Kubu Raya. Kondisi tersebut memicu perhatian Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Bupati Kubu Raya, Sujiwo, secara terbuka mengingatkan PT Pertamina agar segera mengambil langkah strategis dan antisipatif sebelum persoalan meluas seperti yang sebelumnya terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Barat.


Pernyataan tersebut disampaikan Sujiwo menyusul munculnya laporan antrean kendaraan di SPBU kawasan Wonodadi. Menurutnya, meskipun antrean yang terjadi belum sepanjang di Kabupaten Kayong Utara maupun Ketapang, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele dan harus segera ditangani.

"Atas nama pemerintah dan masyarakat, saya memberikan warning sekaligus mengingatkan kepada pihak Pertamina. Informasinya kita lihat di media sosial, sebelumnya terjadi di Kayong Utara dan Ketapang, sekarang sebagian sudah mulai merambah ke Kubu Raya, contohnya di Wonodadi. Memang belum separah kejadian sebelumnya, tetapi ini harus segera diantisipasi," tegas Sujiwo, Senin (27/7/2026).

Menurut Sujiwo, langkah pencegahan jauh lebih penting dibandingkan menunggu persoalan berkembang menjadi krisis distribusi BBM. Ia meminta Pertamina segera melakukan pemetaan distribusi, mengevaluasi pasokan, serta memperkuat sistem pengawasan di lapangan agar penyaluran BBM tetap berjalan lancar dan tepat sasaran.

"Pertama lakukan pemetaan, kemudian lakukan pengawasan. Jangan sampai nanti persoalan ini semakin membebani masyarakat," ujarnya.

Bupati menilai masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kubu Raya, saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Selain ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), masyarakat juga menghadapi tekanan ekonomi, musim kemarau berkepanjangan, hingga potensi masuknya air laut ke jaringan air bersih akibat surutnya Sungai Kapuas.


Menurutnya, apabila antrean BBM kembali meluas, maka beban masyarakat akan semakin berat.

"Coba bayangkan, masyarakat sekarang menghadapi karhutla, ekonomi juga sedang sulit, kemarau panjang, Sungai Kapuas mulai surut, sebentar lagi air asin berpotensi masuk ke jaringan air bersih. Jangan ditambah lagi dengan persoalan antrean BBM. Beban masyarakat jangan sampai bertumpuk," katanya.

Sujiwo juga mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan distribusi BBM dapat memicu keresahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta Pertamina mengambil langkah nyata dan tidak menunggu kondisi semakin memburuk.


Selain pembenahan distribusi, Sujiwo mendorong adanya pengawasan terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, instansi terkait, serta unsur masyarakat guna memastikan BBM bersubsidi benar-benar disalurkan kepada pihak yang berhak dan mencegah potensi penyalahgunaan.

"Saya mengingatkan teman-teman Pertamina, ayolah, ini perusahaan milik negara. Segera lakukan pemetaan, ambil langkah-langkah strategis, konkret, dan antisipatif. Perkuat pengawasan, lakukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum, instansi terkait, serta elemen masyarakat supaya peristiwa seperti sebelumnya tidak terulang," tegasnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Barat. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah daerah di provinsi ini dilaporkan mengalami antrean panjang di SPBU, sementara berbagai laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan distribusi BBM juga telah menjadi perhatian pemerintah dan aparat terkait.


Masyarakat berharap langkah antisipatif segera dilakukan agar ketersediaan BBM tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, dan aktivitas ekonomi maupun pelayanan transportasi tidak terganggu.


Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak PT Pertamina terkait pernyataan Bupati Kubu Raya tersebut maupun langkah-langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi munculnya antrean BBM di wilayah Kubu Raya. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada PT Pertamina sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.


Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

πŸ”’ Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🀝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

πŸ“Œ Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.