Jakarta – Pengadaan gembok untuk lembaga pemasyarakatan (lapas) senilai sekitar Rp92,5 miliar dalam kurun waktu dua tahun terakhir menjadi sorotan tajam Panitia Kerja (Panja) Lapas Komisi XIII DPR RI. Besarnya nilai anggaran tersebut memunculkan pertanyaan publik setelah diketahui harga satuan gembok yang dibeli pemerintah mencapai hampir Rp1 juta per unit.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, secara tegas meminta agar seluruh proses pengadaan tersebut diaudit secara menyeluruh guna memastikan tidak terjadi penyimpangan maupun pemborosan anggaran negara.
"Sehubungan dengan pemberitaan mengenai pengadaan gembok di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan, kami Komisi XIII DPR RI menegaskan komitmen terhadap pengawasan yang transparan dan akuntabel," ujar Pangeran dalam keterangan resminya, Jumat (3/7/2026).
Harga Gembok Nyaris Rp1 Juta per Unit Jadi Sorotan
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menganggarkan sekitar Rp35,8 miliar pada tahun 2024 untuk pengadaan 46.000 unit gembok.
Pengadaan tersebut dilakukan dalam dua tahap, yakni sebesar Rp15,6 miliar pada Januari 2024 dan Rp20,28 miliar pada September 2024.
Selanjutnya pada tahun 2025, Ditjenpas kembali mengalokasikan anggaran sekitar Rp56,7 miliar untuk membeli 60.000 unit gembok yang direalisasikan pada Maret 2025.
Dengan demikian, total anggaran pengadaan gembok selama dua tahun mencapai sekitar Rp92,5 miliar.
Jika dihitung berdasarkan nilai kontrak, harga rata-rata setiap gembok mengalami kenaikan dari sekitar Rp778.000 per unit pada 2024 menjadi sekitar Rp945.000 per unit pada 2025.
"Jika dikalkulasikan, harga satuan gembok meningkat dari rata-rata Rp778.000 pada tahun 2024 menjadi Rp945.000 per unit pada tahun 2025, sebuah angka yang memicu tanda tanya besar di masyarakat," ujar Pangeran.
DPR Minta Audit Total Pengadaan
Menurut Pangeran, masyarakat memiliki alasan yang kuat untuk mempertanyakan besarnya anggaran tersebut karena harga gembok dinilai jauh di atas harga produk sejenis yang beredar di pasaran.
Karena itu, Komisi XIII DPR meminta dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh dokumen pengadaan, proses pemilihan penyedia, spesifikasi teknis, hingga mekanisme penetapan harga.
"Jika terbukti ada dugaan harga tidak wajar atau markup, Komisi XIII DPR akan mendorong pemeriksaan prosedural untuk memastikan fakta berdasarkan data," tegasnya.
Ia juga meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera membuka seluruh dokumen kontrak dan administrasi pengadaan agar audit dapat dilakukan secara cepat, objektif, dan transparan.
Sebagai langkah kehati-hatian, Pangeran mengusulkan agar pengadaan gembok serupa ditunda sementara hingga hasil audit awal diumumkan kepada publik.
Menurutnya, apabila audit menemukan pelanggaran tata kelola ataupun indikasi tindak pidana korupsi, Komisi XIII DPR akan mendorong proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Anggaran Dinilai Lebih Tepat untuk Atasi Overkapasitas Lapas
Selain mempertanyakan harga pengadaan, DPR juga menilai anggaran pemasyarakatan seharusnya lebih difokuskan pada penyelesaian persoalan mendasar yang selama ini dihadapi lembaga pemasyarakatan, terutama masalah kelebihan kapasitas (overkapasitas).
Pangeran menilai pemerintah perlu memprioritaskan kebijakan alternatif seperti pembebasan bersyarat, reintegrasi sosial, pengawasan elektronik, hingga percepatan proses peradilan agar mampu mengurangi jumlah penghuni lapas secara sistematis.
"Anggaran harus diprioritaskan pada langkah struktural alternatif pemidanaan, pembebasan bersyarat dan reintegrasi sosial, pengawasan elektronik, serta percepatan proses peradilan yang efektif mengurangi overkapasitas dan kebutuhan belanja tidak efisien di masa depan," ujarnya.
Ditjenpas Tegaskan Gembok Memiliki Standar Khusus
Menanggapi sorotan DPR dan publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membantah anggapan bahwa gembok yang dibeli merupakan gembok komersial biasa.
Juru Bicara Ditjenpas, Rika Aprianti, menjelaskan bahwa produk yang diadakan merupakan perangkat pengamanan dengan spesifikasi khusus yang dirancang untuk memenuhi standar keamanan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.
Menurutnya, pengadaan tersebut mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-499.PK.02.03.01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan.
"Yang diadakan bukan gembok untuk penggunaan umum. Spesifikasinya dirancang khusus untuk mendukung sistem pengamanan di Lapas dan Rutan sehingga harus memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan," jelas Rika.
Ia menjelaskan bahwa setiap gembok harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis, antara lain menggunakan logam berkekuatan tinggi, tahan karat, sulit dirusak, serta memiliki sistem anak kunci yang tidak mudah diduplikasi.
Sebelum ditetapkan sebagai produk yang dibeli, seluruh gembok juga harus melalui proses evaluasi spesifikasi dan uji kekuatan guna memastikan layak digunakan pada fasilitas pemasyarakatan yang memiliki tingkat risiko keamanan tinggi.
Pengadaan Diklaim Transparan Melalui e-Katalog LKPP
Rika menambahkan bahwa seluruh proses pengadaan pada tahun anggaran 2024 dan 2025 dilakukan melalui mekanisme e-purchasing pada katalog elektronik LKPP sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, metode tersebut dipilih karena dinilai lebih transparan, terdokumentasi secara elektronik, serta memungkinkan pemilihan produk berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Ia juga memastikan kebutuhan pengadaan dihitung berdasarkan kondisi riil di lapangan, meliputi jumlah titik pengamanan, kondisi gembok lama yang harus diganti, kebutuhan operasional, hingga tingkat urgensi pengamanan pada kamar hunian, blok, gudang, dan area strategis lainnya.
Setelah barang diterima, dilakukan pemeriksaan terhadap jumlah, spesifikasi, kondisi fisik, fungsi penguncian, serta kelengkapan anak kunci sebelum proses serah terima dan pembayaran dilakukan.
"Dengan demikian, Ditjenpas memastikan pengadaan gembok dilaksanakan berdasarkan kebutuhan operasional, memenuhi standar keamanan pemasyarakatan, serta melalui mekanisme pengadaan pemerintah yang transparan, efisien, dan akuntabel," tutup Rika.
Sorotan terhadap pengadaan gembok bernilai puluhan miliar rupiah ini diperkirakan masih akan terus bergulir. Publik kini menantikan hasil audit dan penjelasan resmi dari seluruh pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara digunakan secara efektif, efisien, serta bebas dari praktik penyimpangan.
Fredy Legito
0 Komentar