Breaking News

AMPH Sumut : Kejaksaan Mandul Tak Berani Menahan Febri Adriasyah

AMPH Sumut Gelar Aksi di Kejati Sumut, Desak Penahanan Febrie Adriansyah dan Sampaikan Tujuh Tuntutan kepada Kejaksaan Agung


MEDAN, SUMATERA UTARA – Massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPH) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Jalan Jenderal AH Nasution, Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Rabu (22/7/2026).


Aksi yang diikuti sejumlah mahasiswa tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Dalam penyampaian aspirasi, massa menyuarakan tuntutan agar Kejaksaan Agung mengambil langkah hukum yang mereka nilai lebih tegas terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, yang telah berstatus tersangka dalam perkara yang sedang diproses oleh aparat penegak hukum.


Koordinator aksi AMPH Sumut, Alan Pane, S.H., mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi atas perkembangan penanganan perkara yang menjadi perhatian publik.

"Kami datang untuk menyampaikan aspirasi dan berharap proses penegakan hukum dilakukan secara tegas, profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat," ujar Alan Pane kepada wartawan.

Dalam aksinya, AMPH Sumut menyampaikan tujuh tuntutan, di antaranya mendesak Kejaksaan Agung agar segera melakukan penahanan terhadap Febrie Adriansyah sesuai mekanisme hukum apabila seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi, meminta pengusutan secara menyeluruh terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian publik, serta mendorong reformasi internal di lingkungan kejaksaan.


Selain itu, massa juga menyampaikan berbagai kritik dan pandangan terhadap institusi penegak hukum, termasuk sejumlah dugaan yang mereka minta agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut merupakan aspirasi peserta aksi dan belum dapat dipastikan kebenarannya sebelum adanya proses hukum maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.


Aksi Sempat Diwarnai Ketegangan


Suasana aksi sempat memanas ketika massa meminta agar Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) hadir secara langsung untuk menerima aspirasi mereka.


Karena permintaan tersebut tidak dipenuhi, sebagian peserta aksi meluapkan kekecewaannya dengan melakukan aksi pembakaran ban sebagai simbol protes. Meski demikian, situasi tetap dapat dikendalikan oleh aparat keamanan sehingga aksi tidak berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas.


Alan Pane menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan, namun berharap aspirasi masyarakat mendapat perhatian dari institusi penegak hukum.


Ia juga menyampaikan bahwa AMPH Sumut berencana kembali menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan yang mereka sampaikan belum memperoleh tanggapan.

"Kami akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara ini melalui jalur konstitusional dengan menyampaikan aspirasi secara damai," katanya.

Setelah menyampaikan orasi dan menyerahkan aspirasi, massa membubarkan diri secara tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian.


Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.


Hak Jawab dan Hak Klarifikasi


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. Setiap penjelasan atau tanggapan resmi yang disampaikan akan dimuat secara proporsional sebagai bentuk pemberitaan yang berimbang serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.


Rizky/ Hamzah

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.