Aktor Utama PETI Kotanopan Dibidik. Polres Madina Resmi Selidiki Oknum Kades Singengu Julu "GD".

Laporan Dugaan PETI di Kotanopan Masuk Tahap Penyelidikan, Polres Madina Dalami Aduan yang Menyebut Oknum Kades dan Rekannya

MANDAILING NATAL – Penanganan dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), memasuki tahapan baru. Polres Madina mulai menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana pertambangan ilegal dan dugaan kejahatan lingkungan yang terjadi di kawasan tersebut.

Berdasarkan keterangan para pelapor, Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandy telah mendisposisikan laporan tersebut kepada Satuan Reserse Kriminal melalui Unit IV Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) untuk dilakukan proses penyelidikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Laporan tersebut diajukan oleh Magrifatullah Lubis dan Ridwandi Nasution, Direktur Eksekutif The Madina Green Institute (TMGI), yang meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan aktivitas PETI yang disebut menggunakan alat berat di kawasan aliran Sungai Batang Gadis, Kecamatan Kotanopan.

Menurut para pelapor, laporan yang disampaikan memuat berbagai dokumen pendukung, di antaranya rilis resmi Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dokumentasi lapangan, pemberitaan media, foto, serta video yang berkaitan dengan operasi penertiban PETI yang dilakukan pada 2 Juli 2026.

Dalam pengaduan tersebut, para pelapor menyebut adanya dugaan keterlibatan seorang oknum kepala desa berinisial GD bersama seorang lainnya berinisial PW. Dugaan tersebut kini menjadi bagian dari materi yang diminta untuk didalami oleh penyidik.

Ridwandi Nasution menyatakan pihaknya berharap seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami berharap seluruh laporan ini diproses secara profesional, tidak tebang pilih, dan setiap pihak yang diduga terlibat diperiksa berdasarkan alat bukti yang dimiliki penyidik," ujarnya kepada awak media usai mendatangi Mapolres Madina.

Menurutnya, aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan di bidang pertambangan, tetapi juga dapat berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup apabila dilakukan tanpa pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para pelapor juga meminta aparat penegak hukum mendalami seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut apabila dalam proses penyelidikan ditemukan alat bukti yang cukup.

Selain menyampaikan laporan kepada Polres Madina, para pelapor menyebutkan bahwa surat pengaduan juga telah ditembuskan kepada sejumlah kementerian, lembaga negara, serta instansi terkait sebagai bentuk permohonan pengawasan terhadap proses penegakan hukum.

Mereka berharap penanganan perkara dilakukan secara menyeluruh sehingga mampu mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti berdasarkan hasil penyidikan.

Hingga berita ini diterbitkan, Polres Mandailing Natal belum menyampaikan keterangan resmi mengenai hasil penyelidikan maupun penetapan status hukum terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan.

Demikian pula, oknum kepala desa berinisial GD maupun pihak berinisial PW belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas dugaan yang disampaikan para pelapor.

Awak media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Seluruh dugaan yang disampaikan dalam laporan tersebut masih berada dalam proses penyelidikan dan belum dapat dimaknai sebagai suatu pembuktian hukum atas kesalahan pihak mana pun.

Magrifatullah