SEMARANG – Aktivitas pertambangan galian C di Kota Semarang kembali menjadi sorotan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendesak perusahaan tambang untuk bertanggung jawab atas kerusakan sejumlah ruas jalan yang diduga dipicu oleh tingginya aktivitas angkutan truk bermuatan material tambang.
Kerusakan infrastruktur tersebut menjadi perhatian serius karena dinilai mengganggu keselamatan pengguna jalan, mempercepat kerusakan fasilitas umum, serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah ruas jalan di kawasan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, mengalami kerusakan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan material dari lokasi tambang galian C di Kalialang, Sukorejo, Kecamatan Gunungpati.
Beberapa ruas jalan yang menjadi sorotan antara lain Jalan Gisiksari, Jalan Candi Penataran Raya, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Abdurahman Saleh. Jalan-jalan tersebut setiap hari dilintasi kendaraan bertonase besar yang mengangkut material tambang.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono, menegaskan bahwa perusahaan tambang tidak boleh hanya memanfaatkan fasilitas jalan milik pemerintah tanpa turut bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.
Menurutnya, Pemerintah Kota Semarang perlu segera memanggil pihak perusahaan tambang untuk meminta penjelasan sekaligus memastikan adanya tanggung jawab terhadap kerusakan infrastruktur yang terjadi.
"Harus kami mintai pertanggungjawaban. Tidak bisa mereka memanfaatkan jalan kota sementara tidak ada tanggung jawab," tegas Suharsono, Senin (27/7/2026).
Ia menjelaskan bahwa meskipun Pemerintah Kota Semarang telah mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan, perusahaan yang aktivitasnya diduga menjadi penyebab kerusakan tetap memiliki tanggung jawab moral maupun hukum untuk memulihkan kondisi jalan seperti semula.
DPRD menilai, prinsip "pencemar atau pihak yang menimbulkan dampak wajib bertanggung jawab" harus menjadi acuan dalam setiap aktivitas usaha yang memanfaatkan fasilitas publik.
Selain mendesak pertanggungjawaban perusahaan, DPRD juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan tambang yang memiliki muatan besar.
Pengawasan terhadap tonase kendaraan dinilai penting untuk mencegah kerusakan jalan yang semakin meluas sekaligus mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan yang rusak.
Suharsono juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melintasi ruas jalan yang dilalui kendaraan tambang, mengingat kondisi jalan yang berlubang maupun tingginya intensitas lalu lintas truk dapat meningkatkan potensi kecelakaan.
"Saya meminta pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat diperketat agar kondisi jalan di Kota Semarang tetap terjaga dan tidak cepat mengalami kerusakan," ujarnya.
Persoalan kerusakan jalan akibat aktivitas pertambangan bukan hanya menyangkut aspek infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan masyarakat, kelancaran arus transportasi, serta tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan fasilitas publik.
Karena itu, DPRD berharap Pemerintah Kota Semarang segera mengambil langkah konkret melalui koordinasi dengan perusahaan tambang, instansi teknis, serta aparat terkait guna memastikan aktivitas pertambangan tetap berjalan sesuai ketentuan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat maupun merusak infrastruktur daerah.
0 Komentar