MANDAILING NATAL – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah wilayah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan. Sejumlah aktivis lingkungan dan organisasi kepemudaan menilai aktivitas pertambangan ilegal tersebut semakin meluas dan menimbulkan dampak serius terhadap kelestarian lingkungan serta keselamatan masyarakat.
Direktur Eksekutif The Madina Green Institute, Ridwandi Nasution, menilai Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal perlu menunjukkan langkah yang lebih konkret dan tegas dalam menangani persoalan PETI yang dinilai telah berlangsung cukup lama.
“Kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI sudah menjadi persoalan serius. Kita melihat adanya kerusakan sungai, ancaman pencemaran lingkungan, serta kekhawatiran masyarakat terhadap dampak penggunaan bahan berbahaya. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir dan menunjukkan langkah nyata,” ujar Ridwandi dalam keterangan pers di Panyabungan, Jumat (11/7/2026).
Ridwandi, yang didampingi sejumlah perwakilan organisasi seperti Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup (SIPLAH), Keluarga Besar Mahasiswa Mandailing Natal (KBM-Madina), Kajian Lingkungan dan Studi Kerakyatan (KLIK SK), serta Peduli Konservasi Alam (PEKA), menyatakan bahwa publik selama ini menunggu langkah konkret pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan PETI.
Menurutnya, keberadaan aktivitas pertambangan ilegal yang berlangsung secara terbuka dan berulang menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas pengawasan serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan hidup.
“Publik tentu berharap ada tindakan nyata, baik melalui penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum maupun upaya preventif dan edukatif agar aktivitas pertambangan tanpa izin tidak terus berkembang,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan PETI bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga menyangkut masa depan sumber daya alam dan keselamatan masyarakat di Mandailing Natal.
Para aktivis juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang namanya sempat muncul dalam pemberitaan maupun rilis dari Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait aktivitas PETI di wilayah Kotanopan.
Menurut mereka, apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum, maka seluruh pihak yang diduga terlibat harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa pandang bulu.
Selain itu, mereka mendorong pemerintah daerah agar mengambil langkah administratif dan koordinatif secara tegas terhadap aparatur yang terbukti melanggar aturan atau terlibat dalam aktivitas yang merusak lingkungan.
Para aktivis juga meminta pemerintah pusat, termasuk aparat penegak hukum, untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan PETI di Mandailing Natal.
“Kami berharap ada langkah yang terukur, transparan, dan berkelanjutan agar persoalan PETI tidak terus menjadi ancaman bagi lingkungan dan masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang efektif sangat dibutuhkan demi menjaga kelestarian alam dan kepentingan masyarakat luas,” tegas Ridwandi.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terkait kritik dan desakan yang disampaikan sejumlah aktivis tersebut.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna memberikan klarifikasi, tanggapan, maupun penjelasan resmi.
Pemberitaan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menjunjung prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik.
0 Komentar