PANYABUNGAN, SUMATERA UTARA – Penanganan dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah aktivis lintas organisasi mendesak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian khusus serta mengambil alih penanganan kasus menyusul beredarnya video siaran langsung (live) di media sosial yang diduga memperlihatkan aktivitas penambangan emas ilegal menggunakan alat berat.
Dalam keterangan pers yang disampaikan di Panyabungan pada Senin (27/7/2026), perwakilan sejumlah organisasi, di antaranya Ketua PC Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Hanafi Lubis, Ketua PC Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Nuzul Ramadhan, Direktur Eksekutif The Madina Green Institute Ridwandi, dan Ketua Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup (SIPLAH) Ahmad Rifai, menyampaikan keprihatinan atas belum adanya perkembangan signifikan terhadap penanganan perkara tersebut.
Menurut mereka, video yang beredar luas di media sosial dinilai perlu ditindaklanjuti secara profesional sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Mereka juga meminta aparat mengusut secara menyeluruh dugaan pihak-pihak yang terlibat, termasuk apabila terdapat indikasi keterlibatan pihak tertentu sebagaimana informasi yang berkembang di masyarakat.
Dalam pernyataannya, para aktivis menilai penanganan perkara tersebut belum memberikan kepastian hukum sehingga memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas pemberantasan aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Mandailing Natal.
Mereka bahkan menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja aparat penegak hukum di tingkat daerah karena menilai penanganan perkara belum menunjukkan perkembangan yang jelas. Pernyataan tersebut merupakan pandangan dari kelompok aktivis dan belum merupakan kesimpulan hukum.
Selain meminta Kapolri memberikan perhatian khusus, mereka juga mendesak agar dilakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan jaringan pertambangan ilegal, termasuk menelusuri penggunaan alat berat, pihak yang diduga terlibat, serta kemungkinan adanya aliran dana dari aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut apabila ditemukan bukti yang cukup.
Para aktivis juga menyinggung hasil ekspose Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat melakukan penertiban aktivitas PETI pada 2 Juli 2026. Mereka berharap seluruh informasi dan temuan yang telah disampaikan dalam kegiatan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut mereka, apabila benar terdapat aktivitas pertambangan tanpa izin sebagaimana yang diduga, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, transparan, dan tidak pandang bulu demi menjaga kelestarian lingkungan serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Mereka menyatakan akan menyampaikan surat kepada Kapolri dan Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk permohonan agar dilakukan supervisi terhadap penanganan perkara tersebut. Selain itu, mereka juga meminta aparat menindaklanjuti dugaan aktivitas PETI dengan penyitaan alat berat apabila ditemukan dasar hukum yang memadai serta melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Sementara itu, hingga berita ini disusun, Kapolres Mandailing Natal maupun Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal belum memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru penyelidikan perkara tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan media kepada pihak terkait disebut belum memperoleh tanggapan.
Sebelumnya, pada 23 Juni 2026, Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Tri Boy Alvin Siahaan menyatakan bahwa perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan dan pendalaman.
Hingga saat ini belum ada penetapan tersangka maupun putusan pengadilan terkait dugaan aktivitas PETI yang dimaksud. Oleh karena itu, seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini tetap harus dianggap tidak bersalah sampai adanya proses hukum yang berkekuatan hukum tetap.
Redaksi mengedepankan asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Magrifatullah
0 Komentar