Aktivis Desak Bupati Madina Copot Kades Singengu Julu yang Diduga Terlibat PETI, Kapolri Diminta Turun Tangan

MANDAILING NATAL – Desakan kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) untuk mengambil langkah tegas terhadap dugaan keterlibatan aparatur desa dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali menguat. Sejumlah aktivis lingkungan dan mahasiswa meminta Bupati Madina, Saifullah Nasution, segera mengevaluasi sekaligus mencopot Kepala Desa Singengu Julu, Maraginda Hakim Nasution (MH/GD), yang disebut dalam dugaan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Kecamatan Kotanopan.

Desakan tersebut muncul menyusul hasil penertiban yang dilakukan Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 2 Juli 2026. Berdasarkan informasi yang disampaikan para aktivis, nama oknum kepala desa tersebut disebut telah diidentifikasi dalam dugaan pengelolaan aktivitas PETI bersama seorang pria berinisial PW alias Pawang.

Direktur Eksekutif The Madina Green Institute (TMGI), Ridwandy Nasution, menilai Pemerintah Kabupaten Madina perlu segera mengambil langkah administratif sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum dan perlindungan lingkungan.

"Bupati Madina harus menunjukkan sikap tegas. Jika benar terdapat dugaan keterlibatan aparat desa dalam aktivitas PETI, maka perlu dilakukan evaluasi sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Ridwandy dalam keterangannya di depan Kantor DPRD Kabupaten Madina, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga integritas pemerintahan desa sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas praktik pertambangan ilegal yang selama ini menjadi perhatian publik.

Ridwandy menilai lambannya tindakan administratif berpotensi memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah bersikap transparan serta menjelaskan perkembangan penanganan persoalan tersebut kepada publik.

Ia juga mengkritisi alasan yang selama ini disampaikan terkait masih berlangsungnya proses pemeriksaan, klarifikasi maupun pemeriksaan khusus.

Menurutnya, apabila memang terdapat dugaan pelanggaran, maka seluruh proses harus dilakukan secara profesional, terbuka, dan tidak berlarut-larut sehingga tidak menimbulkan persepsi adanya pembiaran.

Senada dengan itu, Ketua Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup (SIPLAH), Ahmad Rifai, meminta aparat penegak hukum meningkatkan penanganan dugaan aktivitas PETI di Kabupaten Mandailing Natal.

Ia mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar memberikan perhatian khusus terhadap penanganan perkara tersebut melalui Kapolda Sumatera Utara dan Kapolres Mandailing Natal, sehingga seluruh dugaan pelanggaran dapat diusut secara menyeluruh tanpa pandang bulu.

Menurut Rifai, praktik pertambangan tanpa izin tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan, merusak ekosistem sungai, serta berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Karena itu, ia berharap aparat segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional berdasarkan alat bukti yang sah guna memberikan kepastian hukum sekaligus efek jera apabila ditemukan unsur tindak pidana.

Para aktivis juga menyampaikan bahwa apabila dalam waktu dekat belum terdapat langkah nyata dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum, mereka mempertimbangkan untuk menggelar aksi penyampaian aspirasi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penanganan persoalan PETI di Kabupaten Mandailing Natal.

Hingga berita ini disusun, Bupati Mandailing Natal, Kapolres Mandailing Natal, maupun pihak Kepala Desa Singengu Julu belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai tudingan tersebut.

Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini guna memperoleh penjelasan, klarifikasi, dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Magrifatullah