Diduga Abaikan Keterbukaan Informasi dan Keselamatan Publik, MPR Madina Desak Polres Usut Tuntas Proyek Drainase Tanpa Papan Nama di Tangga Bosi Siabu
MANDAILING NATAL – Sebuah proyek pembangunan drainase yang diduga tidak dilengkapi papan informasi proyek di pinggir jalan raya Desa Tangga Bosi III, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menuai sorotan tajam dari masyarakat dan kalangan mahasiswa. Proyek tersebut dinilai memunculkan pertanyaan terkait aspek keterbukaan informasi publik, kepatuhan terhadap ketentuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serta keselamatan pengguna jalan.
Sorotan menguat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor di lokasi proyek. Hingga kini, identitas pelaksana pekerjaan maupun pihak yang bertanggung jawab atas proyek tersebut belum diketahui secara pasti oleh masyarakat karena di lokasi tidak terlihat adanya papan informasi yang lazim memuat nama kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, serta jangka waktu pelaksanaan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah warga, proyek drainase tersebut memiliki panjang sekitar 355 meter. Masyarakat juga mengeluhkan keberadaan material bangunan seperti pasir dan bahan konstruksi yang disebut berada di bahu jalan sehingga dinilai berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan, terutama pada malam hari ketika kondisi penerangan terbatas.
Kecelakaan Diduga Dipicu Material Proyek
Seorang pengendara sepeda motor bernama Ali Saif Pane (43), warga Sinonoan, dilaporkan mengalami kecelakaan di lokasi proyek pada pekan lalu. Informasi yang diperoleh menyebutkan korban mengalami kecelakaan setelah melintasi area pekerjaan yang masih dipenuhi material bangunan.
Meski demikian, penyebab pasti kecelakaan tersebut masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang.
Mahasiswa Soroti Dugaan Pelanggaran Aturan
Ketua Mahasiswa Peduli Rakyat (MPR) Kabupaten Mandailing Natal, Ridwandi Nasution, meminta aparat penegak hukum dan pemerintah daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut.
Menurutnya, apabila benar proyek dilaksanakan tanpa papan informasi, kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan dapat mengurangi hak masyarakat untuk mengetahui identitas pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah.
"Apabila benar proyek tersebut tidak dilengkapi papan informasi dan mengabaikan aspek keselamatan pengguna jalan, maka hal tersebut patut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan," ujar Ridwandi.
Ridwandi juga menilai pengelola proyek perlu segera melakukan pembenahan apabila ditemukan kondisi yang berpotensi membahayakan masyarakat, termasuk memasang rambu-rambu keselamatan, pengamanan area pekerjaan, serta papan informasi proyek sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalkan Minimnya Keterlibatan Tenaga Kerja Lokal
Selain menyoroti aspek keselamatan dan keterbukaan informasi, Ridwandi juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dugaan minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek tersebut.
Menurut informasi yang diterimanya, sebagian besar pekerja diduga berasal dari luar Kecamatan Siabu.
Ia berharap setiap proyek pembangunan di daerah juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan pekerjaan.
Namun demikian, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pelaksana proyek maupun instansi terkait.
Minta Aparat Lakukan Pemeriksaan
MPR Madina menyatakan akan menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum agar dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Menurut mereka, apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka proses penegakan hukum perlu dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Beberapa regulasi yang disebut menjadi perhatian antara lain ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik, jasa konstruksi, keselamatan lalu lintas, serta aturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek pemerintah.
Dugaan Identitas Pelaksana Masih Menunggu Klarifikasi
Di tengah berkembangnya informasi di masyarakat, muncul dugaan mengenai identitas pelaksana proyek maupun pihak-pihak yang disebut memiliki keterkaitan dengan pekerjaan tersebut. Namun hingga saat ini informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen dan belum memperoleh konfirmasi resmi dari pihak yang disebutkan.
Oleh karena itu, identitas pelaksana proyek masih menunggu penjelasan resmi dari instansi berwenang maupun pihak terkait.
Media Masih Mengupayakan Konfirmasi
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Camat Siabu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mandailing Natal, Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, serta pihak lain yang memiliki kewenangan terkait proyek tersebut.
Apabila telah diperoleh klarifikasi, tanggapan, maupun penjelasan resmi dari para pihak, redaksi akan mempublikasikannya sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik.
Magrifatulloh
0 Komentar