Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, 25 Kepala Daerah Ikuti Penggemblengan Lemhannas dan Studi Strategis ke Singapura
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah melalui Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Sebanyak 25 kepala daerah, terdiri atas 23 bupati dan dua wali kota, mengikuti program yang berlangsung pada 15–28 Juli 2026.
Program ini dirancang untuk membentuk pemimpin daerah yang berintegritas, visioner, serta mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selama tahap awal di Lemhannas, para peserta memperoleh pembekalan mengenai kepemimpinan strategis, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, penguatan integritas, hingga pendidikan antikorupsi yang menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menegaskan bahwa materi antikorupsi menjadi bagian penting dalam membangun karakter kepemimpinan daerah.
"Materi yang diberikan KPK tentang bagaimana kepemimpinan daerah harus menjaga integritas dan pendidikan antikorupsi," ujar Ace.
Setelah menyelesaikan pembekalan di dalam negeri, para kepala daerah dijadwalkan mengikuti program pembelajaran di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. Di sana, peserta akan mempelajari berbagai praktik terbaik (best practices) dalam tata kelola pemerintahan modern, pelayanan publik, pengelolaan pendidikan, layanan kesehatan, sistem persampahan, hingga transformasi digital pemerintahan (e-government).
Melalui studi tersebut, pemerintah berharap para kepala daerah mampu mengadopsi inovasi pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan berbasis teknologi sesuai kebutuhan serta karakteristik daerah masing-masing.
Sebagai bagian dari evaluasi akhir, seluruh peserta diwajibkan menyusun dan mempresentasikan proyek unggulan yang akan diterapkan di wilayahnya masing-masing. Proyek tersebut diharapkan menjadi implementasi nyata dari seluruh materi yang diperoleh selama mengikuti KPPD.
Menurut Ace Hasan Syadzily, program ini bukan sekadar pelatihan kepemimpinan, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas pemerintahan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Melalui penguatan kompetensi, integritas, dan wawasan global, pemerintah berharap para kepala daerah mampu menghadirkan inovasi pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Fredy Legito
0 Komentar