PONTIANAK – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam membangun birokrasi yang profesional, inovatif, dan adaptif kembali memperoleh pengakuan. Sebanyak 13 karya inovasi yang digagas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, kini resmi tercatat sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Penambahan tiga sertifikat HAKI terbaru semakin memperkuat posisi BPSDM Kalbar sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang konsisten melahirkan inovasi dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tiga inovasi terbaru tersebut meliputi Model Belajar ASN Kalbar melalui Knowledge Sharing dan Pembelajaran Online (MBAK KEPO BELAJAR), ASN Kalbar Peduli, serta ASN Kalbar Olahraga 30 Menit Sehari.
Dengan pencatatan tersebut, total 13 inovasi daerah yang digagas Windy Prihastari kini telah memperoleh perlindungan hukum melalui HAKI. Capaian ini menjadi bukti bahwa inovasi di sektor pemerintahan tidak hanya berhenti sebagai konsep, tetapi telah berkembang menjadi model pembelajaran dan tata kelola birokrasi yang memiliki nilai strategis.
Keberhasilan tersebut juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Saat menghadiri Podcast BPSDM Kalbar pada 15 Juli 2026, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menyampaikan bahwa berbagai inovasi yang dikembangkan BPSDM Kalbar telah memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kompetensi ASN sekaligus memperkuat citra lembaga di tingkat nasional.
Menurutnya, BPSDM Kalbar menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan sistem pembelajaran aparatur yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan birokrasi modern.
Ia juga menilai rencana penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) di Kalimantan Barat akan menjadi momentum penting untuk semakin memperkenalkan kapasitas BPSDM Kalbar sebagai pusat pengembangan kompetensi aparatur.
"Saya melihat BPSDM Kalbar terus menunjukkan perkembangan melalui berbagai inovasi. Ke depan, penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional di Kalimantan Barat akan menjadi momentum untuk semakin memperkenalkan potensi daerah sekaligus meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi ASN," ujar Aba Subagja.
Apresiasi serupa disampaikan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Suharti. Menurutnya, inovasi merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menilai berbagai terobosan yang dilakukan BPSDM Kalbar menunjukkan keseriusan dalam membangun sumber daya manusia aparatur yang unggul dan berdaya saing.
"BPSDM memiliki peran strategis dalam pengembangan kompetensi ASN. Saya mengapresiasi berbagai inovasi yang terus dikembangkan BPSDM Kalbar sebagai upaya meningkatkan kualitas aparatur," katanya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari menegaskan bahwa pencatatan HAKI bukan sekadar bentuk pengakuan terhadap sebuah karya, melainkan menjadi motivasi untuk terus menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi birokrasi maupun masyarakat.
Menurutnya, perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi langkah penting agar inovasi yang dihasilkan dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan.
"HAKI bukan sekadar pengakuan atas sebuah karya, tetapi juga menjadi penyemangat untuk terus melahirkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Windy menjelaskan, MBAK KEPO BELAJAR dirancang sebagai sistem pembelajaran ASN berbasis knowledge sharing dan platform digital sehingga aparatur dapat meningkatkan kompetensi secara fleksibel tanpa dibatasi ruang dan waktu.
Sementara ASN Kalbar Peduli merupakan gerakan sosial yang mendorong keterlibatan ASN dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, mulai dari donor darah, santunan sosial, bantuan kemasyarakatan hingga aksi gotong royong.
Adapun ASN Kalbar Olahraga 30 Menit Sehari dikembangkan untuk membangun budaya hidup sehat di lingkungan birokrasi dengan mendorong ASN melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari demi menjaga kebugaran, produktivitas, dan kualitas pelayanan.
Windy menekankan bahwa inovasi pemerintahan tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan semata, tetapi harus mampu diimplementasikan secara konsisten sehingga benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja organisasi.
"Inovasi tidak boleh berhenti pada sebuah gagasan. Inovasi harus diterapkan, memberikan manfaat, dan menjadi budaya kerja agar birokrasi semakin adaptif, profesional, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat," tegasnya.
Dengan bertambahnya tiga inovasi yang memperoleh HAKI, BPSDM Kalimantan Barat diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai pusat pengembangan kompetensi ASN sekaligus menjadi contoh praktik inovasi pemerintahan yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain di Indonesia.
Ke depan, berbagai inovasi tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya birokrasi yang semakin modern, adaptif terhadap perkembangan teknologi, berorientasi pada pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berintegritas.
0 Komentar