PONTIANAK – Pengurus DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) LMRRI Kalimantan Barat, Fredy Legito, menegaskan bahwa perusahaan maupun instansi pemerintah tidak dapat menjadikan hubungan perkawinan antara dua pekerja sebagai alasan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurutnya, fokus utama yang harus menjadi perhatian adalah pencegahan benturan kepentingan (conflict of interest), bukan melarang suami dan istri bekerja dalam satu lingkungan kerja.
Dalam perbincangan santai bersama sejumlah pihak, Fredy menjelaskan bahwa berbagai kebijakan perusahaan yang mengatur penempatan pasangan suami istri pada dasarnya lahir dari pertimbangan profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik.
"Perusahaan memang memiliki kekhawatiran apabila suami dan istri bekerja dalam satu lingkungan yang sama, tetapi kekhawatiran itu bukan semata-mata karena status perkawinan mereka. Yang menjadi perhatian adalah potensi benturan kepentingan yang dapat memengaruhi independensi, objektivitas, dan profesionalitas dalam bekerja," ujar Fredy.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah alasan yang kerap menjadi dasar perusahaan menerapkan kebijakan penempatan bagi pasangan suami istri.
Pertama, adanya potensi benturan kepentingan apabila salah satu pasangan menjadi atasan langsung, memiliki kewenangan melakukan penilaian kinerja, memberikan promosi, mutasi, maupun menjatuhkan sanksi kepada pasangannya sendiri.
Kedua, munculnya risiko penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan dugaan adanya perlakuan istimewa atau keberpihakan dalam pengambilan keputusan manajemen.
Ketiga, berkaitan dengan aspek kerahasiaan perusahaan. Informasi strategis maupun data internal yang bersifat rahasia berpotensi tersebar di luar kepentingan pekerjaan apabila tidak dikelola dengan baik.
Keempat, objektivitas kerja dapat terganggu apabila pasangan ditempatkan pada unit yang memiliki fungsi pengawasan, seperti bagian keuangan, audit internal, pengadaan barang dan jasa, maupun sumber daya manusia (SDM).
Kelima, konflik dalam kehidupan rumah tangga dikhawatirkan dapat terbawa ke lingkungan kerja atau sebaliknya, sehingga memengaruhi hubungan kerja dengan rekan maupun produktivitas perusahaan.
Keenam, munculnya persepsi ketidakadilan di lingkungan kerja yang dapat memicu anggapan adanya nepotisme atau perlakuan khusus, meskipun pada kenyataannya belum tentu demikian.
Menurut Fredy, karena berbagai pertimbangan tersebut, banyak perusahaan memilih menerapkan kebijakan penempatan pegawai daripada melarang atau memberhentikan pekerja yang menikah dengan rekan kerja.
"Solusi yang tepat bukan memutus hubungan kerja, melainkan mengatur penempatan jabatan agar tidak terjadi hubungan atasan dan bawahan secara langsung serta menghindari unit kerja yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan," jelasnya.
Fredy mengingatkan bahwa secara hukum, perlindungan terhadap pekerja yang menikah dengan sesama karyawan telah diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.
Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan yang sebelumnya memberikan ruang bagi perusahaan untuk melarang atau melakukan PHK terhadap pekerja hanya karena menikah dengan rekan kerja dalam perusahaan yang sama.
"Sejak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perusahaan tidak lagi dapat menjadikan hubungan perkawinan sebagai dasar pemutusan hubungan kerja. Hak pekerja untuk menikah merupakan hak konstitusional yang harus dihormati," tegasnya.
Meski demikian, Fredy menilai perusahaan tetap memiliki kewenangan menyusun kebijakan internal sepanjang bertujuan menjaga profesionalisme serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Kebijakan tersebut antara lain berupa larangan menempatkan suami dan istri dalam hubungan atasan dan bawahan secara langsung, memisahkan penempatan pada unit yang memiliki fungsi pengawasan, hingga melakukan mutasi ke unit kerja lain apabila diperlukan demi menjaga independensi serta integritas organisasi.
Lebih lanjut Fredy menjelaskan, prinsip serupa juga berlaku di lingkungan pemerintahan. Hingga saat ini tidak terdapat aturan nasional yang melarang pasangan suami istri sama-sama menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI maupun Polri.
"Yang diatur bukan larangan suami istri bekerja dalam satu instansi, melainkan bagaimana mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas," katanya.
Menurutnya, setiap ASN wajib mematuhi kode etik dan menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, apabila terdapat potensi konflik kepentingan akibat hubungan keluarga, instansi dapat melakukan penataan organisasi melalui mutasi atau penempatan jabatan yang sesuai.
Fredy menambahkan, beberapa kementerian, lembaga, pemerintah daerah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang memiliki kebijakan internal mengenai penempatan pegawai yang memiliki hubungan keluarga. Namun kebijakan tersebut pada umumnya hanya mengatur penempatan jabatan, bukan melarang seseorang bekerja karena memiliki hubungan perkawinan.
"Prinsip hukumnya sangat jelas. Negara melindungi hak setiap warga negara untuk bekerja dan membangun keluarga. Yang harus dijaga adalah profesionalisme, integritas, objektivitas, serta pencegahan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas," pungkas Fredy.
Tim Redaksi
0 Komentar