Pernyataan tersebut disampaikan Yayat Darmawi saat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat terkait pentingnya peran advokat dalam mendampingi seseorang yang berhadapan dengan persoalan hukum.
Menurut Yayat, profesi advokat memiliki kedudukan yang unik dan strategis dalam sistem peradilan. Bahkan sesama advokat yang berada dalam satu organisasi profesi sekalipun dapat saling berhadapan di pengadilan demi memperjuangkan kepentingan hukum klien masing-masing.
"Itulah hebatnya profesi advokat. Sesama advokat saja bisa saling menggugat dan saling berhadapan dalam perkara hukum, meskipun berasal dari organisasi yang sama. Karena yang diperjuangkan adalah kepentingan hukum dan keadilan berdasarkan fakta serta aturan hukum yang berlaku," ujar Yayat.
Ia menjelaskan bahwa profesi advokat bukan sekadar pekerjaan, melainkan bagian dari penegak hukum yang memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan antara hak warga negara dan kewenangan negara dalam proses penegakan hukum.
Due Process, Benteng Perlindungan Hak Warga Negara
Yayat menuturkan bahwa konsep due process atau proses hukum yang adil merupakan jaminan konstitusional yang mengharuskan negara menghormati seluruh hak hukum yang dimiliki setiap individu.
Dalam prinsip tersebut, pemerintah maupun aparat penegak hukum wajib bertindak berdasarkan aturan, prosedur, dan mekanisme yang telah ditetapkan undang-undang. Tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak seseorang.
"Negara hukum tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi, tekanan, opini, atau kepentingan tertentu. Semua harus didasarkan pada bukti, fakta, dan prosedur yang sah menurut hukum," tegasnya.
Menurut Yayat, due process terdiri dari dua aspek utama, yakni perlindungan prosedural dan perlindungan substantif.
Perlindungan prosedural memastikan seseorang memperoleh pemberitahuan yang layak, kesempatan membela diri, serta pemeriksaan yang adil sebelum negara mengambil tindakan terhadap kebebasan, hak, maupun harta bendanya.
Sementara perlindungan substantif berfungsi menjaga hak-hak mendasar warga negara agar tidak dilanggar, sekalipun tindakan pemerintah dilakukan melalui prosedur yang tampak sah.
Pengadilan yang Adil Bukan Sekadar Formalitas
Lebih lanjut, Yayat menjelaskan bahwa pengadilan yang adil merupakan implementasi nyata dari due process dalam praktik peradilan.
Menurutnya, pengadilan yang adil harus menjamin adanya hakim yang independen, persidangan yang terbuka, kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyampaikan bukti, serta hak memperoleh bantuan hukum.
"Setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini adalah prinsip universal yang wajib dihormati oleh seluruh aparat penegak hukum," katanya.
Ia menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah bukan hanya slogan hukum, melainkan hak fundamental yang harus dilindungi sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.
Selain itu, setiap warga negara juga memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, jabatan, maupun latar belakang lainnya.
Masih Mungkinkah Orang Tidak Bersalah Dihukum?
Dalam pemaparannya, Yayat mengangkat pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat, yakni apakah masih mungkin seseorang yang tidak bersalah justru dihukum oleh sistem peradilan.
Menurutnya, secara teori hukum modern, sistem peradilan dirancang untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan tersebut melalui berbagai mekanisme pengawasan dan pembuktian.
Namun dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa kesalahan penegakan hukum tetap berpotensi terjadi apabila proses hukum tidak dijalankan secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur.
"Inilah mengapa pendampingan hukum menjadi sangat penting. Advokat hadir untuk memastikan hak-hak seseorang terlindungi, memastikan alat bukti diuji secara benar, serta memastikan tidak ada proses yang melanggar hukum," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa hakim tidak dapat begitu saja menjatuhkan putusan tanpa dasar pembuktian yang kuat. Hakim wajib menilai seluruh alat bukti, mendengar keterangan para pihak, mempertimbangkan fakta persidangan, dan menerapkan hukum secara objektif sebelum mengambil keputusan.
Peran Advokat Menjadi Semakin Penting
Yayat menilai masih banyak masyarakat yang baru mencari bantuan hukum ketika persoalan sudah memasuki tahap serius. Padahal, pendampingan hukum sejak awal justru dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak hukum seseorang.
Menurutnya, kehadiran advokat bukan semata-mata untuk membela seseorang yang dituduh melakukan kesalahan, tetapi juga memastikan seluruh proses hukum berjalan secara adil dan sesuai aturan.
"Ketika seseorang berhadapan dengan hukum, ia tidak hanya menghadapi perkara, tetapi juga menghadapi sistem. Karena itu diperlukan pendampingan dari advokat agar hak-haknya tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya," ujar Yayat.
Menjaga Kepercayaan Publik terhadap Hukum
Di akhir pemaparannya, Yayat Darmawi mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hukum hanya dapat terjaga apabila prinsip keadilan, independensi peradilan, dan perlindungan hak asasi manusia benar-benar diterapkan dalam setiap proses penegakan hukum.
Ia berharap masyarakat semakin memahami pentingnya literasi hukum dan tidak ragu mencari bantuan hukum ketika menghadapi persoalan yang berpotensi merugikan hak-haknya.
"Negara hukum yang kuat bukan diukur dari banyaknya orang yang dihukum, tetapi dari kemampuannya melindungi hak setiap warga negara dan memastikan keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi. Di situlah peran advokat menjadi sangat penting," pungkasnya.
(Redaksi) – Pemahaman mengenai due process of law dan fair trial menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat agar setiap warga negara memahami hak-haknya ketika berhadapan dengan proses penegakan hukum.
0 Komentar