Breaking News

Warga Sanggau Temukan Transaksi BBM Fiktif di MyPertamina, QR Code Diduga Disalahgunakan untuk Pembelian Pertalite Subsidi

EKONOMI | ENERGI | KRIMINALITAS DIGITAL

SANGGAU – Dugaan penyalahgunaan QR Code BBM subsidi kembali mencuat di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Seorang warga mengaku menemukan transaksi pembelian Pertalite yang tidak pernah dilakukannya namun tercatat dalam riwayat aplikasi MyPertamina miliknya.

Peristiwa tersebut diduga terjadi saat kendaraan miliknya melakukan pengisian BBM di SPBU 64.791.06, dan saat itu ia mengaku sempat melihat adanya oknum yang memotret QR Code kendaraan yang digunakan dalam proses subsidi BBM.

Muncul Transaksi 55 Liter Tanpa Dilakukan Pemilik

Beberapa hari setelah kejadian tersebut, warga itu melakukan pengecekan pada aplikasi MyPertamina dan mendapati adanya transaksi pembelian Pertalite sebanyak 55 liter senilai Rp550.000 yang tercatat pada 18 Juni 2026 pukul 08.42 WIB.

Namun, ia menegaskan bahwa transaksi tersebut tidak pernah dilakukan oleh dirinya maupun kendaraan yang terdaftar pada QR Code tersebut.

“Sudah beberapa kali kejadian seperti ini. Awalnya saya kira sistem error, tapi kalau terus terjadi ini merugikan masyarakat,” ungkap warga tersebut.

Lebih lanjut, ia menyebut kendaraan yang terdaftar dalam QR Code saat itu berada dalam kondisi tidak beroperasi di wilayah Sanggau Kapuas selama dua hari, namun tetap muncul transaksi pengisian BBM dalam sistem.

Dugaan Penyalahgunaan QR Code Subsidi

Berdasarkan tangkapan layar riwayat transaksi yang beredar, terlihat adanya catatan pengisian BBM yang tidak diakui oleh pemilik kendaraan. Hal ini memunculkan dugaan adanya penyalahgunaan atau duplikasi QR Code BBM subsidi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Warga tersebut menilai praktik seperti ini berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya berhak menerima BBM bersubsidi dari pemerintah.

“Kalau dibiarkan, jatah subsidi bisa habis dipakai orang lain. Ini harus diawasi serius,” tegasnya.

Sorotan Pengawasan BBM Subsidi

Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius terkait keamanan sistem digital penyaluran BBM subsidi, khususnya integrasi QR Code dalam aplikasi MyPertamina yang seharusnya menjadi instrumen pengawasan distribusi agar tepat sasaran.

Jika benar terjadi penyalahgunaan, maka hal tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian individu, tetapi juga dapat mengganggu sistem distribusi BBM subsidi secara nasional.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak SPBU maupun Pertamina terkait dugaan transaksi fiktif tersebut. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera melakukan penelusuran untuk memastikan kebenaran serta mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Tim Liputan 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.