Breaking News

Warga Rantau Pulut Protes Lahan Warisan Masuk KSO Agrinas, Tuntut Verifikasi Ulang Status Kepemilikan




SERUYAN – Polemik pengelolaan lahan eks perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Seruyan kembali memanas. Kali ini, keluarga Ringowati, warga Desa Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, menyatakan keberatan atas masuknya lahan yang mereka klaim sebagai tanah warisan ke dalam skema Kerja Sama Operasional (KSO) PT Agrinas Palma Nusantara bersama PT Aji Jaya Plantation (AJP).

Keluarga menilai penetapan tersebut dilakukan tanpa proses verifikasi menyeluruh terhadap status kepemilikan lahan yang selama ini masih mereka kelola dan perjuangkan secara hukum maupun administratif.

Kepada awak media, pihak keluarga mengaku terkejut setelah mengetahui bahwa lahan yang mereka miliki disebut masuk dalam area pengelolaan Agrinas pasca penertiban kawasan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

“Kami belum pernah melepaskan lahan itu kepada pihak mana pun. Tiba-tiba sudah disebut masuk dalam wilayah KSO,” ujar Ringowati, Selasa (2/6/2026).

Klaim Kepemilikan dan Bukti Administratif

Pihak keluarga menegaskan bahwa lahan tersebut memiliki dasar penguasaan yang jelas. Mereka mengantongi Surat Keterangan Tanah (SKT), bukti pembayaran pajak, serta batas-batas fisik lahan yang masih dapat ditunjukkan di lapangan.

Menurut keluarga, sejak 2014 status lahan tersebut masih dalam proses perjuangan dan belum pernah dialihkan secara sah kepada pihak lain.

Atas dasar itu, mereka meminta agar pemerintah maupun pihak perusahaan tidak serta-merta memasukkan lahan tersebut ke dalam objek kerja sama sebelum dilakukan pemeriksaan dan verifikasi ulang secara menyeluruh.

“Kami hanya meminta dilakukan verifikasi lapangan secara transparan. Jangan sampai lahan yang masih kami kuasai dan kelola tiba-tiba masuk dalam pengelolaan pihak lain tanpa kejelasan hukum,” tegasnya.

Surat Keberatan Resmi Diajukan

Sementara itu, Sidik, anak dari Ringowati, mengungkapkan bahwa pihak keluarga telah melayangkan surat keberatan resmi kepada PT Agrinas Palma Nusantara dan PT Aji Jaya Plantation.

Surat tersebut berisi permintaan klarifikasi serta desakan agar dilakukan pengecekan ulang terhadap status hukum lahan yang disengketakan.

“Kami sudah menyampaikan surat keberatan secara resmi. Kami meminta penjelasan tertulis agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari,” ujarnya.

Minta Penyelesaian Transparan

Keluarga Ringowati berharap pemerintah, perusahaan, dan pihak terkait dapat membuka ruang dialog serta melakukan verifikasi berbasis data dan fakta di lapangan.

Mereka menekankan pentingnya penyelesaian yang transparan, adil, dan tidak merugikan masyarakat yang selama ini mengklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut.

Jika tidak segera ditangani secara jelas, pihak keluarga khawatir persoalan ini dapat berkembang menjadi konflik agraria berkepanjangan di wilayah Seruyan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Agrinas Palma Nusantara maupun PT Aji Jaya Plantation belum memberikan keterangan resmi terkait keberatan yang disampaikan keluarga Ringowati.



0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.