BARITO SELATAN, KALTENG — Sejumlah warga Desa Ngurit, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 kepada sejumlah lembaga negara.
Laporan tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, Markas Besar Polri, serta Kementerian Keuangan RI. Langkah ini dilakukan warga karena menilai proses penanganan laporan dugaan penyalahgunaan anggaran desa di tingkat daerah belum memberikan kepastian perkembangan hukum yang jelas.
Warga menyebut langkah tersebut sebagai bentuk “jemput keadilan” agar laporan yang telah disampaikan mendapat perhatian, pengawasan, serta penanganan secara transparan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
Perwakilan masyarakat, Harmito, Mamut, dan Umpul, menyampaikan bahwa laporan tersebut dilengkapi sejumlah dokumen pendukung serta hasil penelusuran masyarakat yang menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran desa.
Salah satu dugaan yang menjadi sorotan masyarakat yakni adanya penggunaan dokumen pertanggungjawaban yang diduga tidak sesuai fakta, termasuk dugaan penggunaan nota yang dipersoalkan keabsahannya serta dugaan pemalsuan stempel toko.
Warga mengungkapkan, salah satu pemilik usaha yang namanya tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban desa, yakni Toko Sarah, telah memberikan keterangan tertulis bahwa dirinya tidak pernah menerbitkan nota sebagaimana tercantum dalam laporan penggunaan anggaran.
“Kami menemukan sejumlah dokumen yang menurut kami perlu diperiksa secara serius. Ada klarifikasi tertulis dari pemilik toko yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan nota tersebut. Karena itu kami meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara terbuka dan profesional,” ujar perwakilan warga.
Warga Pertanyakan Lambannya Penanganan
Masyarakat menyebut laporan dugaan penyimpangan Dana Desa tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada aparat penegak hukum setempat.
Warga menyampaikan bahwa pihak Kejaksaan Negeri Barito Selatan disebut telah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan terhadap sejumlah saksi sejak November 2025.
Namun hingga kini, warga mengaku belum memperoleh informasi lanjutan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
“Sudah ada saksi yang dipanggil dan dimintai keterangan, tetapi masyarakat belum mengetahui bagaimana tindak lanjutnya. Kami hanya ingin ada kepastian hukum,” ungkap warga.
Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan sejauh mana proses hukum berjalan serta meminta agar dugaan penyimpangan anggaran negara tidak dibiarkan tanpa kejelasan.
Desak Audit dan Supervisi Pemerintah Pusat
Dalam pengaduannya, warga meminta sejumlah langkah kepada lembaga negara, di antaranya:
- Presiden RI diminta memastikan proses penanganan berjalan objektif, transparan, dan sesuai aturan hukum.
- Kejaksaan Agung RI diminta melakukan supervisi atau mengambil langkah sesuai kewenangan apabila diperlukan.
- KPK RI diminta melakukan kajian serta audit investigatif apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangannya.
- Mabes Polri diminta ikut mengawal agar proses penegakan hukum berjalan profesional dan akuntabel.
- Kementerian Keuangan RI diminta melakukan evaluasi terhadap tata kelola penggunaan Dana Desa Ngurit Tahun Anggaran 2024.
Masyarakat menegaskan bahwa Dana Desa merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan warga desa, sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Kami tidak mencari konflik. Kami hanya ingin Dana Desa digunakan sesuai peruntukan dan hukum ditegakkan tanpa tebang pilih,” tegas perwakilan masyarakat.
Transparansi Dana Desa Jadi Sorotan Publik
Kasus dugaan penyimpangan Dana Desa Ngurit kembali menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan masyarakat dalam pengelolaan anggaran publik di tingkat desa.
Warga berharap seluruh pihak terkait dapat membuka ruang pemeriksaan secara transparan sehingga apabila terdapat kesalahan dapat diproses sesuai ketentuan hukum, sementara apabila tidak terbukti juga dapat memberikan kepastian dan pemulihan nama baik bagi pihak yang berkaitan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Desa Ngurit maupun Kejaksaan Negeri Barito Selatan terkait perkembangan laporan tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan prinsip pemberitaan yang berimbang.
Barito Selatan, Kalimantan Tengah
Fakta Investigasi News
(Redaksi)
0 Komentar