KETAPANG – Dugaan penyimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kembali mencuat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Warga bersama sejumlah pihak di lapangan mendesak aparat penegak hukum dan Pertamina untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terkait temuan dugaan penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukan.
Berdasarkan hasil penelusuran tim investigasi media di lapangan, ditemukan adanya lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan BBM di wilayah Simpang Empat Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Lokasi tersebut diduga kuat menerima suplai BBM subsidi yang berasal dari salah satu SPBU di Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Nanga Tayap.
Temuan ini memunculkan dugaan adanya praktik distribusi BBM subsidi yang tidak sesuai aturan, termasuk kemungkinan adanya penyaluran ke pihak-pihak tertentu di luar mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Ketika kami menelusuri alur distribusi BBM dari SPBU tersebut, terdapat indikasi bahwa bahan bakar subsidi masuk ke lokasi penampungan yang tidak memiliki izin resmi,” ungkap salah satu anggota tim investigasi di lapangan.
Kondisi ini turut memicu reaksi masyarakat sekitar. Sejumlah warga mengaku resah dan meminta agar aparat penegak hukum segera turun tangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
“Kalau memang terbukti ada penyimpangan, kami minta semua yang terlibat ditindak tegas dan SPBU tersebut ditutup. BBM subsidi itu seharusnya untuk masyarakat kecil, bukan untuk diperdagangkan kembali,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga juga menilai praktik dugaan penimbunan atau penyaluran ilegal BBM subsidi ini sudah berlangsung cukup lama, namun belum mendapatkan penindakan maksimal dari pihak berwenang.
Menurut mereka, apabila dugaan tersebut benar adanya, maka hal itu tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat kecil yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
“Ini sudah lama kami dengar, tapi tidak jelas penanganannya. Kami berharap aparat, baik Polres maupun Polda Kalbar bersama Pertamina, bisa segera turun tangan,” tambah warga lainnya.
Masyarakat juga meminta agar dilakukan audit dan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM di wilayah tersebut, termasuk menelusuri rantai penyaluran dari SPBU hingga ke pengguna akhir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPBU yang diduga terkait serta instansi berwenang seperti Pertamina dan aparat penegak hukum belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
Masyarakat berharap agar seluruh pihak terkait segera melakukan langkah konkret, termasuk jika ditemukan pelanggaran hukum, maka proses penindakan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tim Redaksi
0 Komentar