KUBU RAYA – Penetapan Jumain alias Mbah Ju bin Kromosidi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penggunaan surat palsu dan penyerobotan tanah menuai keberatan dari tim kuasa hukumnya.
Tim kuasa hukum dari Law Firm LEU POBAS & Partners menilai perkara yang menjerat warga Dusun Wonodadi, Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai sengketa hak atas tanah yang bersifat perdata, bukan tindak pidana.
Kuasa hukum Jumain, Martinus Yestri Pobas, S.H., M.H., didampingi Mirza Pratama, S.H., menyebut kliennya telah menguasai dan menggarap lahan yang disengketakan sejak tahun 2006, saat status tanah masih berupa tanah negara bebas dan belum tercatat sebagai hak milik pihak tertentu.
“Klien kami telah menguasai dan mengelola lahan tersebut secara fisik sejak tahun 2006. Fakta ini menurut kami harus menjadi pertimbangan penting dalam melihat perkara secara menyeluruh,” ujar Martinus.
Menurut pihak kuasa hukum, apabila kemudian muncul dokumen kepemilikan atas nama pihak lain, maka persoalan tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme administrasi pertanahan maupun jalur perdata.
“Pokok persoalannya adalah sengketa hak atas tanah. Karena itu kami berpandangan penyelesaiannya lebih tepat melalui mekanisme perdata atau tata usaha negara, bukan pidana,” tegasnya.
Selain mempersoalkan status tersangka, tim kuasa hukum juga menilai tindakan penangkapan dan penahanan terhadap kliennya dilakukan secara prematur mengingat status kepemilikan tanah yang disengketakan masih menjadi perdebatan dan belum diputus secara berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan.
Sebagai langkah hukum, pihaknya telah mengajukan permohonan pengalihan status penahanan kepada Kapolres Kubu Raya melalui surat Nomor 32/LP&P/Perm/VI/2026 tertanggal 4 Juni 2026.
Dalam permohonan tersebut, kuasa hukum meminta agar Jumain dialihkan menjadi tahanan kota dengan alasan memiliki tempat tinggal tetap, bersikap kooperatif, tidak berpotensi melarikan diri, serta tidak akan menghilangkan barang bukti.
Tim kuasa hukum berharap aparat penegak hukum dapat mengkaji ulang penetapan tersangka terhadap kliennya dan mengedepankan prinsip kehati-hatian mengingat perkara ini dinilai lebih dekat pada sengketa keperdataan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Kubu Raya maupun pelapor terkait keberatan yang disampaikan tim kuasa hukum. Perkara masih dalam proses penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.)
0 Komentar