Breaking News

Vonis Kasus Chromebook Dibacakan, Nadiem Makarim Dijatuhi Hukuman 10 Tahun Penjara


Vonis Kasus Chromebook Dibacakan, Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara; Majelis Hakim Nyatakan Terbukti Korupsi, Putusan Diwarnai Dissenting Opinion

JAKARTA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa (30/6/2026). Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum.

Selain pidana penjara selama 10 tahun, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan sesuai ketentuan yang diputuskan pengadilan.

Tak hanya itu, pengadilan juga menghukum Nadiem membayar uang pengganti sebesar Rp809,5 miliar. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pidana tersebut akan diganti dengan hukuman penjara selama lima tahun sebagaimana amar putusan.

Hakim Nilai Penyalahgunaan Kewenangan Terbukti

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai pengadaan Chromebook yang menjadi bagian dari program digitalisasi pendidikan dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Menurut majelis, perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta komitmen pemberantasan korupsi.

Di sisi lain, majelis mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah menjalani pidana sebelumnya sebagai salah satu keadaan yang meringankan.

Putusan Tidak Bulat, Muncul Dissenting Opinion

Vonis terhadap mantan Mendikbudristek tersebut tidak diputus secara bulat. Salah seorang anggota majelis hakim, Andi Saputra, menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda.

Dalam pandangannya, alat bukti yang diajukan penuntut umum dinilai belum cukup untuk membuktikan dakwaan sehingga terdakwa seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan. Perbedaan pendapat tersebut kemudian dicantumkan secara resmi dalam putusan pengadilan.

Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Sebelumnya, jaksa menuntut Nadiem dihukum 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta membayar uang pengganti sebesar Rp809,5 miliar. Jaksa juga meminta agar sejumlah aset senilai triliunan rupiah dirampas karena diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi.

Upaya Hukum Masih Terbuka

Usai pembacaan putusan, Nadiem menyatakan akan menempuh upaya hukum banding. Menurutnya, putusan tersebut akan dilawan melalui mekanisme hukum yang tersedia karena ia tetap meyakini tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Perkara pengadaan Chromebook menjadi salah satu kasus korupsi yang menyita perhatian publik karena berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan nasional. Putusan ini diperkirakan masih akan berlanjut pada proses banding sehingga belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Publik kini menanti tahapan hukum berikutnya untuk memperoleh kepastian hukum atas perkara yang menjadi salah satu kasus korupsi paling menyita perhatian dalam sektor pendidikan Indonesia.

Thifal Nw/ Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.