KETAPANG, KALIMANTAN BARAT – PT Nova Anugerah Abadi (NAA) melalui unit usaha PT Arrtu Plantation menyoroti aksi pemortalan jalan operasional yang dilakukan sejumlah warga Desa Kemuning Biutak, Kabupaten Ketapang. Perusahaan menilai tindakan tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas perkebunan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian ratusan petani plasma yang bergantung pada hasil panen kelapa sawit.
Koordinator PR PT NAA, Nikolaus Ridiono, menyampaikan bahwa pihak perusahaan menduga aksi pemortalan jalan tersebut berkaitan dengan langkah perusahaan sebelumnya dalam melaporkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terjadi di dalam area konsesi perusahaan kepada Polda Kalimantan Barat.
Menurut Nikolaus, selama beberapa tahun terakhir perusahaan telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan aktivitas PETI yang masuk ke wilayah tanaman kelapa sawit milik perusahaan. Area tersebut disebut telah masuk dalam Ganti Rugi Tanaman Tumbuh (GRTT) perusahaan dengan ID GRTT:
108,344,372,109,106,125,353,373,341,345,370,347,107 dan 374
serta berada dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 89 – NIB 1407000000106.
“Perusahaan sudah berulang kali melakukan pendekatan secara dialogis, mediasi, hingga melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan dan unsur Adat. Namun aktivitas PETI tetap berlangsung dan menyebabkan kerusakan lahan serta tanaman sawit dalam jumlah besar di area konsesi perusahaan,” ujar Nikolaus saat dikonfirmasi, Jumat (12/6/2026).
Kerusakan Sawit Akibat PETI Capai Ribuan Pohon
Berdasarkan data perusahaan, aktivitas PETI yang berlangsung sejak tahun 2024 hingga 24 Mei 2026 disebut telah menyebabkan kerusakan sekitar 6.595 pokok tanaman kelapa sawit dengan estimasi kerugian mencapai Rp2,87 miliar.
Selain kerusakan tanaman, perusahaan juga menyebut terdapat sekitar 150 hektare lahan yang mengalami kerusakan dan tidak dapat kembali ditanami kelapa sawit akibat aktivitas penambangan ilegal yang tidak disertai reklamasi.
Kondisi tersebut kemudian mendorong PT NAA melaporkan persoalan tersebut ke Polda Kalimantan Barat pada 22 Mei 2026.
Namun setelah laporan tersebut disampaikan, perusahaan mengaku muncul tuntutan dari sebagian masyarakat yang kemudian berujung pada aksi pemortalan jalan operasional yang menghubungkan Blok E.18 dan Blok E.19 Kebun Padang Bunga pada 11 Juni 2026.
Perusahaan: Dampak Tidak Hanya ke Perusahaan, Tetapi Petani Plasma
Nikolaus menegaskan, penutupan akses jalan operasional bukan hanya berdampak terhadap aktivitas perusahaan, tetapi juga dapat mengganggu para petani plasma yang selama ini menjadi mitra perkebunan.
Menurutnya, apabila akses pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) terganggu, maka masyarakat petani juga akan ikut merasakan dampaknya.
“Kalau jalan ditutup dan pengangkutan TBS terhambat, yang terdampak bukan hanya perusahaan. Ada ratusan petani plasma yang hasil panennya harus segera diangkut dan dijual. Ketika distribusi terganggu, mereka juga berpotensi mengalami kerugian,” katanya.
Perusahaan mencatat, setiap hari terdapat sekitar 154 ton TBS yang harus dikirim ke pabrik pengolahan, termasuk hasil produksi dari kebun plasma.
Selain itu, gangguan operasional juga berpotensi mempengaruhi sekitar 236 karyawan kebun inti, yang sebagian besar merupakan masyarakat lokal yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perkebunan.
Soal Plasma dan TKD, Perusahaan Berikan Penjelasan
Terkait adanya narasi mengenai penerimaan hasil plasma yang dinilai belum memuaskan, Nikolaus mengatakan persoalan tersebut berada dalam kewenangan pihak desa dan koperasi.
Menurutnya, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam menentukan masyarakat yang menjadi anggota koperasi melalui proses verifikasi yang dilakukan bersama Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan (Distanakbun).
“Kewenangan pihak desa juga menentukan pembagian hasil, apakah dibagi rata kepada masyarakat atau berdasarkan masyarakat yang membebaskan lahan,” ujarnya.
Sementara terkait Tali Kasih Desa (TKD), Nikolaus menyampaikan bahwa perusahaan telah merealisasikan kewajibannya melalui sistem kompensasi yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam perjanjian dengan pihak desa.
“TKD perusahaan juga sudah direalisasikan melalui sistem kompensasi dan sudah disepakati bersama yang tertuang dalam perjanjian dengan pihak desa,” tambahnya.
Dorong Penyelesaian Melalui Jalur Hukum dan Dialog
PT NAA berharap seluruh pihak dapat mengedepankan penyelesaian secara musyawarah serta mengikuti aturan hukum yang berlaku agar persoalan tidak semakin meluas dan justru merugikan masyarakat.
Nikolaus menegaskan, keberlangsungan operasional perkebunan memiliki hubungan langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar.
“Yang perlu dipahami, ketika operasional terganggu akibat pemortalan jalan, dampaknya tidak hanya kepada perusahaan. Petani plasma, pekerja kebun, dan roda ekonomi masyarakat sekitar juga ikut terkena dampaknya,” tegasnya.
Perusahaan berharap proses penanganan laporan dugaan PETI oleh aparat penegak hukum dapat berjalan secara objektif, sehingga persoalan dapat diselesaikan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Redaksi
0 Komentar