Tunggak Pajak Reklame, Billboard Vivo dan Sosro Ditertibkan Pemkot Pontianak
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menunjukkan komitmennya dalam menegakkan disiplin perpajakan daerah dengan menertibkan sejumlah reklame yang menunggak pajak. Dalam operasi gabungan yang digelar Kamis (25/6/2026), Tim Penertiban Pajak Daerah yang terdiri dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pembongkaran terhadap dua billboard komersial yang diketahui belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak reklame.
Dua billboard yang ditertibkan merupakan media promosi produk smartphone Vivo dan Teh Botol Sosro. Selain pembongkaran, petugas juga memasang stiker peringatan pada sejumlah reklame lain yang masih memiliki tunggakan pajak sebagai bentuk pemberitahuan sekaligus peringatan terakhir kepada wajib pajak.
Langkah tegas tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Pontianak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kewajibannya secara adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak, Ruli Sudira, menjelaskan bahwa tindakan penertiban bukan dilakukan secara tiba-tiba. Sebelum pembongkaran dilaksanakan, pemerintah telah menempuh seluruh tahapan administratif, mulai dari penyampaian surat pemberitahuan, surat peringatan, hingga pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi kewajibannya.
"Kami telah menjalankan seluruh prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Wajib pajak sudah diberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan kewajibannya. Karena hingga batas waktu yang ditentukan belum juga dipenuhi, maka penertiban menjadi langkah yang harus kami lakukan," ujarnya.
Menurut Ruli, pajak reklame merupakan salah satu komponen penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan Kota Pontianak. Dana yang dihimpun dari sektor perpajakan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai program kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin muncul ketidakadilan di antara para pelaku usaha, di mana sebagian taat memenuhi kewajiban perpajakan sementara sebagian lainnya mengabaikannya.
"Seluruh wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pemerintah wajib memberikan perlakuan yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakpatuhan sebagian pelaku usaha," tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa penegakan aturan perpajakan akan terus dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu. Menurutnya, pemerintah selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan komunikasi sebelum mengambil langkah penertiban.
"Kami selalu memberikan ruang kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Namun apabila berbagai upaya tersebut tidak diindahkan, maka pemerintah memiliki kewajiban menegakkan aturan demi menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat," kata Edi.
Ia menambahkan bahwa kepatuhan membayar pajak bukan semata-mata kewajiban administratif, melainkan bentuk kontribusi nyata dunia usaha terhadap pembangunan daerah. Setiap rupiah pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan, fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan, hingga peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan.
Pemerintah Kota Pontianak juga memastikan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame akan terus diperketat melalui inspeksi rutin dan evaluasi berkala. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak sekaligus menciptakan tata kelola perpajakan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Pemkot mengimbau seluruh pemilik reklame serta pelaku usaha di Kota Pontianak agar segera memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Penertiban ini sekaligus menjadi pesan bahwa Pemerintah Kota Pontianak akan terus bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran administrasi perpajakan, dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan kepastian hukum demi kepentingan masyarakat luas.
Fredy Legito
0 Komentar