JAKARTA – Gelombang aksi mahasiswa kembali mewarnai dinamika politik nasional. Mahasiswa Universitas Trisakti dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (19/6/2026), dengan membawa semangat perubahan melalui konsep “Tritura Kembali” atau Tiga Tuntutan Rakyat.
Aksi tersebut menjadi sorotan publik karena membawa simbol sejarah gerakan mahasiswa Indonesia, khususnya Universitas Trisakti yang memiliki catatan penting dalam perjalanan Reformasi 1998.
Dalam aksi kali ini, mahasiswa menyuarakan tiga agenda besar, yakni mendesak perbaikan kondisi ekonomi dan politik nasional, evaluasi terhadap pejabat publik yang dinilai tidak menjalankan tugas secara optimal, serta memperkuat kembali prinsip supremasi sipil dalam kehidupan bernegara.
Menteri Luar Negeri Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Universitas Trisakti, Arief, mengatakan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk keresahan mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian secara maksimal.
Menurutnya, sektor ekonomi menjadi salah satu perhatian utama. Mahasiswa mendesak pemerintah mengambil langkah nyata dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok, memastikan ketersediaan BBM bersubsidi, serta menghentikan praktik pemborosan anggaran negara.
“Kami ingin pemerintah lebih serius memperhatikan kondisi masyarakat. Kebijakan ekonomi harus benar-benar berdampak kepada rakyat, bukan hanya kelompok tertentu,” ujar Arief.
Selain persoalan ekonomi, mahasiswa juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Kami meminta evaluasi total terhadap program MBG dan perbaikan komunikasi pemerintah kepada publik,” katanya.
Dalam bidang demokrasi dan hukum, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penguatan supremasi sipil. Mereka menolak berbagai kebijakan yang dinilai berpotensi memperlemah ruang demokrasi, termasuk pembahasan terkait Undang-Undang Polri.
Mahasiswa juga mendesak penghentian tindakan represif terhadap masyarakat sipil, meminta perhatian terhadap isu tahanan politik, serta menolak proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap tidak memberikan manfaat langsung bagi kepentingan rakyat.
“Tolak UU Polri, hentikan represivitas aparat terhadap masyarakat sipil, serta evaluasi proyek-proyek yang tidak berpihak kepada rakyat,” tegas Arief.
Sebelum menuju Gedung DPR RI, massa aksi direncanakan berkumpul di kawasan Tugu 12 Mei Reformasi Trisakti sebagai titik awal konsolidasi. Namun hingga menjelang siang, jumlah massa yang terlihat belum memenuhi area tersebut.
Sementara itu, aparat kepolisian menyebut terdapat beberapa agenda aksi unjuk rasa yang berlangsung di wilayah Jakarta Pusat pada hari yang sama. Selain mahasiswa Trisakti, sejumlah kelompok masyarakat juga menggelar aksi di beberapa titik seperti kawasan Monas, Bundaran HI, Tugu Tani, hingga sekitar Kementerian Keuangan.
Untuk menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat, sebanyak 4.263 personel gabungan disiapkan untuk melakukan pengamanan. Rekayasa lalu lintas juga akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi dan perkembangan massa di lapangan.
Aksi mahasiswa Trisakti kali ini kembali menghidupkan ingatan publik terhadap peran mahasiswa dalam sejarah perubahan bangsa. Namun, pemerintah dan aparat diharapkan tetap mengedepankan ruang dialog, demokrasi, serta pendekatan persuasif dalam menghadapi aspirasi masyarakat.
0 Komentar