Breaking News

Tragedi PETI di Kab Madina Kembali Telan Korban Jiwa, Mahasiswa Desak Kapoldasu Tindak Tegas Tambang Ilegal di Lingga Bayu Kab Madina


Tragedi PETI di Mandailing Natal Kembali Telan Korban Jiwa, Mahasiswa Desak Kapolda Sumut Tertibkan Tambang Ilegal di Lingga Bayu

MANDAILING NATAL – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, kembali memakan korban jiwa. Seorang penambang berinisial AR (37), warga Desa Simpang Koje, Kecamatan Lingga Bayu, dilaporkan meninggal dunia setelah tertimbun longsoran tanah saat melakukan aktivitas penambangan pada Selasa (23/6/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat, korban diduga sedang melakukan penambangan menggunakan mesin dompeng ketika material tanah tiba-tiba longsor dan menimbunnya. Proses evakuasi berlangsung selama beberapa jam dan jenazah korban baru berhasil ditemukan sekitar pukul 21.00 WIB.

Peristiwa tersebut menambah daftar panjang kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal dan kembali memunculkan kekhawatiran mengenai lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin.

Informasi yang berkembang menyebutkan lokasi kejadian diduga berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang juga disebut merupakan bagian dari lahan sitaan negara eks PT PSU seluas sekitar 611 hektare. Informasi mengenai status kawasan tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari instansi berwenang.

Kepala Desa Benarkan Terjadi Musibah

Kepala Desa Simpang Koje, Ahmad Saleh Nasution, membenarkan terjadinya musibah tersebut saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp pada 30 Juni 2026.

"Iya, memang benar musibah tersebut. Kami dari aparat desa langsung turun ke lokasi pada hari kejadian," ujarnya.

Mahasiswa Soroti Dugaan Lemahnya Penegakan Hukum

Peristiwa tersebut memicu reaksi dari kalangan mahasiswa dan pegiat lingkungan. Ketua Presidium Solidaritas Mahasiswa Peduli Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Hidup (SIPLAH), Ahmad Rifai Nasution, menilai aktivitas PETI di wilayah Lingga Bayu telah berlangsung cukup lama sehingga memerlukan penanganan serius dari aparat penegak hukum.

Menurutnya, tragedi yang kembali menelan korban jiwa harus menjadi momentum evaluasi terhadap upaya penertiban tambang ilegal di Kabupaten Mandailing Natal.

Ia mendesak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto agar segera mengambil langkah tegas dengan menertibkan seluruh aktivitas PETI di kawasan tersebut.

"Kami meminta Kapolda Sumut segera turun tangan dan melakukan penertiban terhadap seluruh aktivitas penambangan ilegal di kawasan Lingga Bayu tanpa pandang bulu agar tidak kembali memakan korban jiwa," ujarnya.

Desak Pengusutan Pemodal dan Aktor di Balik PETI

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif The Madina Green Institute, Ridwandy Nasution, meminta aparat penegak hukum tidak hanya menindak para pekerja tambang, tetapi juga mengusut pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal maupun aktor intelektual di balik aktivitas PETI.

Ia juga meminta seluruh dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam aktivitas pertambangan ilegal dapat diselidiki secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam keterangannya, Ridwandy menyebut pihaknya berencana menyampaikan laporan kepada institusi terkait agar setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum aparat dapat diperiksa secara objektif apabila didukung alat bukti yang cukup.

Minta Evaluasi Penegakan Hukum

Mahasiswa dan pegiat lingkungan juga meminta dilakukan evaluasi terhadap penanganan aktivitas PETI di wilayah hukum Polres Mandailing Natal dan Polsek Lingga Bayu.

Mereka menilai penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin perlu diperkuat mengingat aktivitas tersebut tidak hanya berpotensi merugikan negara dan merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat yang bekerja di lokasi tambang.

Menurut mereka, tragedi yang kembali merenggut korban jiwa menjadi pengingat bahwa praktik pertambangan ilegal memiliki risiko tinggi apabila tidak segera ditertibkan.

Hak Jawab

Hingga berita ini diterbitkan, Kapolsek Lingga Bayu belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang telah disampaikan media.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kapolda Sumatera Utara, Polres Mandailing Natal, Polsek Lingga Bayu, pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan, maupun instansi terkait lainnya guna memberikan penjelasan sehingga informasi yang diterima publik tetap berimbang, akurat, dan sesuai fakta hukum yang berlaku.

Magrifatulloh

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.