Redaksi | Juni 16, 2026
Jakarta – Perkara dugaan tindak pidana pertambangan emas ilegal dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terus bergulir. Bareskrim Polri disebut terus melakukan pengembangan penyidikan dengan menelusuri dugaan aliran dana hasil aktivitas pertambangan tanpa izin yang diduga melibatkan sejumlah pihak.
Kasus ini menjadi sorotan setelah sebelumnya mencuat perkara dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan bauksit ilegal dan dugaan manipulasi dokumen ekspor yang menyeret sejumlah nama, termasuk Aseng yang telah ditahan oleh Kejaksaan Agung RI. Dalam perkembangannya, nama tersebut juga dikaitkan dengan dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah Kalimantan Barat.
Kini, penyidik Bareskrim Polri kembali memperluas pengusutan terhadap dugaan jaringan pertambangan emas ilegal dengan menetapkan dua orang tersangka, yakni Denny Handoko (DH) dan Valenthio Chandra (VC).
DH diketahui merupakan anak dari Usman Bahar DH, mantan Direktur PT Simba Jaya Utama, sementara VC menjabat sebagai Direktur PT Simba Jaya Utama. Keduanya diduga terlibat dalam transaksi pembelian emas batangan yang diduga berasal dari hasil aktivitas tambang tanpa izin.
Penyidik juga telah melakukan langkah pencegahan terhadap kedua tersangka agar tidak bepergian ke luar negeri guna kepentingan proses hukum dan penyidikan lebih lanjut.
Dalam pengembangan kasus tersebut, Bareskrim Polri melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, di antaranya pabrik, kantor perusahaan, serta belasan mesin pengolahan dan pemurnian emas yang diduga digunakan dalam rangkaian aktivitas pengolahan hasil tambang.
Selain itu, muncul informasi terkait penyitaan aset berupa Hotel Golden Tulip dalam rangka pengembangan penyidikan TPPU. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya mengejar pelaku utama, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya aset-aset bernilai ekonomi yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Penggunaan pasal TPPU menjadi salah satu instrumen penting dalam membongkar kejahatan pertambangan ilegal karena penyidik tidak hanya fokus pada aktivitas tambangnya, tetapi juga mengurai bagaimana uang hasil dugaan kejahatan tersebut mengalir, berpindah, dan berubah bentuk menjadi aset.
Pertanyaan besar kini mengarah pada sejauh mana jaringan bisnis tambang ilegal tersebut berjalan, siapa saja pihak yang menikmati keuntungan, serta apakah masih terdapat aset lain yang belum terungkap.
Apakah aktivitas tambang ilegal tersebut hanya dilakukan oleh pelaku lapangan?
Atau terdapat jaringan yang lebih besar dengan dukungan modal, fasilitas, hingga pihak-pihak yang menikmati hasilnya?
Polri menegaskan proses hukum akan terus berjalan dan pengungkapan perkara dilakukan secara menyeluruh. Pendekatan TPPU menjadi upaya untuk memastikan hasil kejahatan tidak kembali dinikmati oleh pihak yang diduga terlibat.
Penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal diharapkan tidak berhenti pada penindakan pelaku di lapangan, tetapi mampu membongkar seluruh rantai bisnis, termasuk pemodal, penampung, pengolah, hingga pihak yang diduga menerima keuntungan dari aktivitas tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, proses penyidikan masih berlangsung dan pihak-pihak yang disebut dalam perkara ini tetap memiliki hak memberikan klarifikasi sesuai prinsip praduga tak bersalah.
(Redaksi)
0 Komentar