Tuntutan 'Take Down' Berita adalah Kriminalisasi Pers, Wilson Lalengke Tolak Somasi Pengacara Martin Manoluk
JAKARTA – Polemik antara Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, dan pihak yang diwakili Kantor Advokat Khairul Ahmad, S.H., M.H. and Partners memasuki babak baru. Wilson secara terbuka menolak permintaan penghapusan (take down) sejumlah pemberitaan yang memuat pernyataannya terkait dugaan persoalan yang melibatkan Martin Manoluk Tampubolon dan pihak lainnya.
Penolakan tersebut disampaikan sebagai respons atas surat hak jawab dan somasi yang dilayangkan kuasa hukum Martin Manoluk tertanggal 24 Juni 2026.
Dalam keterangannya kepada media, Wilson Lalengke mengaku menghormati penggunaan hak jawab sebagai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Namun, ia menilai tuntutan penghapusan berita merupakan persoalan yang berbeda dan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap kebebasan pers.
"Kami menghargai hak jawab sebagai bagian dari koreksi informasi. Namun permintaan untuk menghapus berita yang telah dipublikasikan tidak dapat serta-merta dilakukan hanya karena adanya keberatan dari pihak tertentu," ujarnya.
Klaim Berdasarkan Data dan Dokumen
Wilson menyatakan bahwa berbagai pernyataan yang disampaikannya kepada media didasarkan pada sejumlah informasi dan dokumen yang menurutnya diperoleh dari berbagai sumber yang relevan.
Ia menyebut sumber tersebut antara lain berupa pemberitaan sebelumnya yang telah beredar di ruang publik, dokumen pemeriksaan perkara, tangkapan layar percakapan, serta berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, seluruh informasi tersebut menjadi dasar bagi PPWI untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyampaikan informasi kepada publik.
Meski demikian, pihak yang disorot dalam pemberitaan melalui kuasa hukumnya membantah tuduhan yang berkembang dan menilai sejumlah informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta.
Soroti Kemerdekaan Pers
Wilson menegaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam negara demokrasi sebagai sarana kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun berbagai isu yang menjadi perhatian publik.
Ia menilai setiap sengketa pemberitaan seharusnya lebih mengedepankan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers, termasuk hak jawab dan hak koreksi.
Menurutnya, penggunaan instrumen hukum untuk menekan media atau meminta penghapusan berita secara sepihak berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan pers.
"Pers harus tetap diberi ruang untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penyampaian informasi kepada masyarakat selama dilakukan sesuai kaidah jurnalistik," tegasnya.
Praperadilan dan Langkah Hukum Lain
Selain merespons somasi tersebut, Wilson juga mengungkapkan bahwa tim hukum PPWI telah mengajukan gugatan praperadilan terkait penanganan perkara yang menjerat seorang aktivis di Riau.
Menurutnya, langkah hukum tersebut bertujuan menguji keabsahan proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam perkara dimaksud.
Di sisi lain, PPWI juga menyatakan akan menempuh sejumlah langkah hukum lain dengan melaporkan dugaan pelanggaran yang menurut mereka perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum dan lembaga pengawas negara.
Ujian Kebebasan Pers dan Supremasi Hukum
Polemik ini kembali memunculkan perdebatan mengenai batas antara perlindungan reputasi seseorang dengan kemerdekaan pers dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepentingan publik.
Pengamat hukum dan media selama ini menilai bahwa sengketa pemberitaan idealnya diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers, dengan tetap menghormati hak jawab, hak koreksi, serta proses hukum yang berlaku.
Hingga saat ini, belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait substansi tuduhan yang menjadi pokok perdebatan dalam pemberitaan tersebut.
Karena itu, seluruh pihak diharapkan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, menghormati proses hukum yang sedang berjalan, serta menjaga ruang kebebasan pers yang bertanggung jawab sebagai salah satu pilar demokrasi.
Kasus ini dipandang sebagai salah satu ujian penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers, perlindungan hak individu, dan supremasi hukum di Indonesia.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar