Terdakwa Kasus Pembelian 25 Liter Pertalite Minta Dibebaskan: "Kami Bukan Mafia Migas, Hanya Cari Nafkah"
MEDAN – Tim penasihat hukum dua terdakwa dalam perkara dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite meminta majelis hakim membebaskan klien mereka dari seluruh dakwaan. Permohonan tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (25/6/2026).
Kedua terdakwa, Ranning Alamer Muslim Cibro dan Aziz Apandi Silalahi, dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Tim penasihat hukum yang terdiri dari Azwir Agus, Rumintang Naibaho, Hermansyah Hutagalung, Marudut Simanjuntak, Daniel W. Panggabean, Edoward M. Hutapean, Lamhot W. Tampubolon, dan Try Brata Purba berpendapat dakwaan jaksa tidak didukung alat bukti yang cukup.
Menurut mereka, unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak terbukti selama persidangan berlangsung.
"Tidak semua pembelian adalah penyalahgunaan, tidak semua penguasaan adalah tindak pidana, dan tidak semua jeriken merupakan alat kejahatan," ujar Rumintang Naibaho dalam persidangan.
Penasihat hukum menilai konstruksi perkara lebih banyak dibangun berdasarkan dugaan dan asumsi, bukan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
Dalam pledoi, mereka juga menjelaskan bahwa pembelian sekitar 20 hingga 25 liter Pertalite dilakukan secara resmi di SPBU dan tercatat dalam sistem administrasi. Menurut mereka, tidak ditemukan bukti bahwa BBM tersebut diperjualbelikan kembali maupun menjadi bagian dari praktik distribusi ilegal.
"Seluruh konstruksi perkara hanya dibangun atas dugaan bahwa BBM tersebut akan dijual kembali. Dugaan bukan alat bukti, asumsi bukan pembuktian, dan prasangka bukan kebenaran hukum," tegas Rumintang.
Selain itu, tim kuasa hukum menyoroti tidak adanya perhitungan kerugian negara yang disampaikan selama proses penyidikan maupun persidangan. Mereka menilai hal tersebut semakin melemahkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa.
Penasihat hukum juga mempertanyakan proses penangkapan serta penyidikan terhadap kedua terdakwa, termasuk dasar hukum yang digunakan dalam penetapan status tersangka.
Dari aspek hukum pidana, mereka menilai unsur mens rea atau niat jahat tidak terpenuhi karena pembelian BBM dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, bukan untuk penimbunan maupun memperoleh keuntungan dari penjualan kembali.
"Fakta persidangan menunjukkan terdakwa bukan pelaku perdagangan BBM, bukan penimbun, dan bukan bagian dari sindikat distribusi ilegal," ujar tim penasihat hukum.
Usai persidangan, kedua terdakwa berharap majelis hakim memberikan putusan yang objektif berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap selama proses persidangan.
"Kami bukan mafia migas. Kami hanya rakyat kecil yang mencari nafkah untuk keluarga. Kami berharap majelis hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya," ujar kedua terdakwa.
Majelis hakim dijadwalkan akan membacakan putusan setelah mendengarkan tanggapan jaksa atas nota pembelaan tersebut. Perkara ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penggunaan BBM bersubsidi, sekaligus menyoroti batasan antara dugaan penyalahgunaan dan aktivitas masyarakat yang menggunakan BBM untuk kebutuhan sehari-hari.
Suryanto/ Fredy Legito
0 Komentar