Sekadau, Kalimantan Barat — Sejumlah warga di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, mengeluhkan dugaan penguasaan lahan oleh perusahaan perkebunan yang disebut berada di luar izin konsesi. Hal ini terungkap saat dilakukan pengecekan lapangan bersama pemerintah kecamatan dan pihak terkait di beberapa titik lokasi perkebunan.
Kawasan yang menjadi perhatian antara lain Dusun Tembesuk, Kemurang, serta sejumlah blok lahan di wilayah Desa Nanga Suri. Dalam peninjauan tersebut, ditemukan indikasi bahwa sebagian lahan masyarakat yang telah dihuni dan dikelola secara turun-temurun diduga masih berada dalam penguasaan perusahaan, meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan pengembalian kepada pemilik.
Dugaan Lahan di Luar Izin dan Konflik Penguasaan
Pada Blok B-6, lahan milik warga bernama Radu disebut awalnya hanya diminta sebagian untuk pembangunan jalan perusahaan. Namun, dalam praktiknya, seluruh lahan diduga turut digarap oleh pihak perusahaan.
Sementara itu, di Blok C, lahan milik Mukmin Zulfikar, Marten, dan Senyan juga dilaporkan telah ditanami kelapa sawit meskipun diduga berada di luar area izin usaha perusahaan. Kondisi serupa juga ditemukan pada lahan milik Musem di kawasan yang sama.
Mukmin Zulfikar menyebutkan bahwa lahan tersebut sebelumnya pernah dinyatakan berada di luar izin dalam hasil pembahasan DPRD Sekadau dan telah dikembalikan kepada pemilik pada tahun 2010 melalui mekanisme kompensasi. Namun, hingga saat ini lahan tersebut masih dikuasai perusahaan.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat baru mengetahui status lahan tersebut berada di luar izin pada tahun 2013 tanpa adanya sosialisasi yang memadai.
“Kami minta lahan di luar izin dikembalikan saja ke kami tanpa syarat,” tegas Mukmin di lokasi.
Temuan di Kawasan Adat dan Sempadan Sungai
Tim juga meninjau kawasan Mungguk Gelombang, termasuk lahan milik Santo (anak dari Sonan) di Blok B-4 hingga area Bangkal. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa sebagian besar lahan yang dikelola perusahaan diduga berada di luar izin yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, ditemukan pula keberadaan rumah adat Dayak di Dusun Riam Batang, Desa Nanga Suri, yang disebut masuk dalam wilayah konsesi perusahaan. Warga adat meminta agar rumah adat tersebut dikeluarkan dari peta izin karena digunakan sebagai tempat kegiatan ritual dan pelestarian budaya.
Temuan lain yang menjadi sorotan adalah adanya tanaman kelapa sawit di area sempadan Sungai Mahap dengan jarak sekitar dua meter dari bibir sungai. Padahal, lebar sungai diperkirakan mencapai 90 meter.
Penegasan Aturan Lingkungan
Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Kabupaten Sekadau, Ifan Nurpatria, menegaskan bahwa aturan terkait sempadan sungai telah diatur secara jelas dalam regulasi yang berlaku.
“Untuk sungai kecil itu 50 meter, kalau sungai besar 100 meter. Kawasan sempadan sungai merupakan kawasan lindung sehingga sebaiknya tidak ditanami kelapa sawit,” jelasnya.
Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2025 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana hingga 10 tahun penjara serta denda maksimal Rp10 miliar.
Respons Pemerintah dan Pihak Terkait
Camat Nanga Mahap, Pranseda, menyampaikan bahwa kegiatan pengecekan ini bertujuan mengumpulkan data dan fakta lapangan sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut.
“Kita berharap apa yang menjadi permasalahan di masyarakat terkait lahan di luar izin perusahaan atau lahan terlantar ke depan bisa menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan masyarakat yang juga Ketua Harian Sabang Merah Borneo Kabupaten Sekadau, Marselus Supardi, menilai hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran, termasuk dugaan penguasaan lahan di luar izin, lahan terlantar, serta pelanggaran sempadan sungai.
“Kami berharap lahan di luar izin IUP serta lahan-lahan terlantar dikembalikan kepada masyarakat agar persoalan ini cepat selesai,” katanya.
Dari pihak perusahaan, perwakilan Humas Gunas Group, Khairudin, menyatakan bahwa perusahaan siap mengikuti seluruh proses yang dilakukan pemerintah daerah.
“Kami siap mengikuti semuanya,” ujarnya singkat.
Penutup
Pengecekan lapangan ini menjadi langkah awal dalam penyelesaian persoalan agraria yang melibatkan masyarakat dan perusahaan di Kabupaten Sekadau. Hasil temuan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah lanjutan demi kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta keberlanjutan pengelolaan lingkungan.
Fredy Legito
0 Komentar