JAKARTA – 4 Juni 2026 – Praktik penurunan paksa (take down) terhadap karya jurnalistik kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah pandangan menegaskan bahwa penghapusan berita yang telah dipublikasikan dinilai bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 4 ayat (2) UU Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers mencakup larangan terhadap penyensoran, pelarangan penyiaran, hingga penghapusan berita yang telah dipublikasikan ke ruang publik.
Hak Jawab dan Hak Koreksi Jadi Mekanisme Utama
Dalam sistem pers nasional, sengketa pemberitaan tidak ditempuh melalui penghapusan konten secara sepihak, melainkan melalui mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi, serta kewajiban koreksi sebagaimana diatur dalam UU Pers.
Dengan demikian, setiap pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan diwajibkan menempuh jalur etik melalui media terkait atau Dewan Pers.
“Setiap keberatan terhadap pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi, bukan dengan penghapusan berita,” demikian pandangan yang disampaikan dalam keterangan tertulis.
Take Down Dinilai Berpotensi Mengganggu Kebebasan Pers
Praktik take down berita dinilai dapat mengganggu integritas pers dan melemahkan fungsi utama jurnalisme sebagai penyampai informasi publik.
Pers sendiri diposisikan sebagai salah satu pilar demokrasi, sehingga penghapusan informasi secara sepihak dinilai berpotensi mengurangi transparansi dan hak masyarakat atas informasi.
“Penghapusan jejak informasi publik dapat melemahkan fondasi demokrasi dan fungsi kontrol sosial pers,” demikian pandangan yang disampaikan.
Right to Be Forgotten Punya Batas dalam Produk Jurnalistik
Di sisi lain, konsep Right to Be Forgotten dalam regulasi UU ITE juga tidak dapat diterapkan secara bebas terhadap produk jurnalistik.
Sejumlah pandangan teknis menyebutkan bahwa karya jurnalistik yang sah dan sesuai kode etik tidak dapat dihapus hanya berdasarkan permintaan sepihak, kecuali melalui putusan pengadilan atau mekanisme tertentu yang diatur.
Namun dalam kondisi tertentu, seperti pemberitaan yang terbukti keliru atau melanggar etika, penghapusan dapat dilakukan melalui mekanisme Dewan Pers atau keputusan lembaga berwenang.
Sengketa Pers Wajib Diselesaikan Secara Etik
Dewan Pers sebelumnya menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pemberitaan harus tetap berada dalam koridor Undang-Undang Pers, termasuk melalui mekanisme ralat, koreksi, hak jawab, hingga koreksi lanjutan.
Selain itu, mekanisme linking correction atau pengaitan berita lama dengan klarifikasi baru menjadi salah satu pendekatan yang dianjurkan dalam ekosistem media digital.
Kesimpulan
Dengan demikian, sistem hukum pers Indonesia menegaskan bahwa karya jurnalistik tidak dapat dihapus secara sepihak, namun tetap dapat dikoreksi melalui mekanisme yang telah diatur.
Sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui Dewan Pers, bukan melalui tekanan, pemaksaan, atau penghapusan sepihak, guna menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hak masyarakat atas informasi.
0 Komentar