Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil langkah tegas terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Kali ini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Dua melakukan penyitaan aset milik wajib pajak yang bergerak di sektor industri baja.
Aset yang disita berupa tiga unit apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan nilai taksiran mencapai lebih dari Rp1 miliar. Selain itu, petugas pajak juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah rekening bank yang berada di wilayah Jakarta Selatan.
Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua, Abdul Gani, menjelaskan penyitaan dilakukan setelah berbagai upaya penagihan sebelumnya tidak mendapatkan penyelesaian dari pihak wajib pajak.
Menurutnya, DJP telah melakukan tahapan sesuai prosedur, mulai dari penyampaian Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, hingga pendekatan persuasif melalui konseling, imbauan, dan undangan kepada penanggung pajak.
“Kegiatan ini berhasil dilaksanakan setelah kami melakukan serangkaian tindakan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Abdul dalam keterangannya, Rabu (17/6).
DJP menyebut tindakan penyitaan merupakan bagian dari penegakan hukum perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000.
Abdul menegaskan, tunggakan pajak yang tidak segera dibayarkan dapat berdampak terhadap penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah.
“Tunggakan pajak yang tidak dibayar tepat waktu jelas menghambat pendapatan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan melalui penyitaan menjadi penting untuk dilakukan,” katanya.
DJP berharap langkah tersebut dapat memberikan efek kepatuhan bagi wajib pajak lainnya agar memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan.
Meski mengedepankan pendekatan persuasif, DJP menegaskan akan tetap melakukan tindakan hukum apabila wajib pajak tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya.
Penyitaan aset ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengamankan penerimaan negara serta memastikan sistem perpajakan berjalan sesuai ketentuan.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar