Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan terkait bantahan Bupati Pati nonaktif Sudewo terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyebut adanya dugaan praktik jual beli jabatan perangkat desa.
KPK menyatakan, dakwaan yang telah dibacakan oleh JPU sudah menjelaskan secara rinci mengenai konstruksi perkara, peran masing-masing pihak, hingga dugaan aliran dana dalam perkara tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, masyarakat dapat mencermati secara utuh isi dakwaan yang telah disampaikan dalam persidangan.
"Bahwa dari dakwaan yang dibacakan oleh JPU, publik tentunya sudah bisa mencermati secara utuh bagaimana konstruksi perkara itu disajikan oleh JPU, bagaimana peran dari masing-masing pihak ini dalam dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan, kapan tempus perkaranya, lokusnya di mana," ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, seluruh uraian terkait perkara tersebut telah dijelaskan secara detail oleh jaksa dalam dakwaan, termasuk dugaan keterlibatan dan peran masing-masing terdakwa.
"Secara detail dan jelas tadi sudah disampaikan oleh JPU dalam dakwaannya, termasuk juga konstruksi utuh dari perkara ini," lanjutnya.
Budi menegaskan, nantinya majelis hakim akan menilai seluruh fakta yang muncul dalam proses persidangan, termasuk dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa.
"Termasuk pihak-pihak terdakwa ini perannya di mana. Juga soal aliran uang misalnya, di situ juga sudah disampaikan secara rinci, termasuk untuk terdakwa Saudara SDW," katanya.
Sudewo Bantah Kewenangan Bupati Dalam Pengisian Perangkat Desa
Sebelumnya, Sudewo membantah dakwaan JPU yang menyebut dirinya terlibat dalam praktik jual beli jabatan perangkat desa.
Ia menegaskan bahwa proses pengisian perangkat desa bukan merupakan kewenangan bupati, melainkan kewenangan pemerintah desa.
"Untuk kasus pengisian perangkat desa itu jelas kewenangan kepala desa, bukan kewenangan bupati. Jadi sesuai Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 itu kewenangan desa, bukan kewenangan saya," kata Sudewo usai sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (15/6/2026).
Sudewo menyebut, aturan sebelumnya memang memberikan ruang kewenangan kepada bupati dalam pengisian perangkat desa, namun menurutnya hal tersebut sudah berubah.
"Jadi kewenangan bupati yang itu menabrak undang-undang," ujarnya.
Ia juga membantah mengetahui adanya pengumpulan uang dari calon perangkat desa oleh sejumlah kepala desa yang kini turut menjadi terdakwa.
"Ada kegiatan pengumpulan uang oleh kepala desa, saya sama sekali tidak tahu. Nama saya dipakai, saya juga tidak tahu. Uang itu akan diberikan kepada siapa, saya tidak tahu," tegasnya.
KPK Dakwa Sudewo Rugikan Negara dan Terima Aliran Dana Rp2,49 Miliar
Dalam persidangan sebelumnya, JPU KPK menyebut Sudewo bersama sejumlah pihak diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.
Jaksa menyebut Sudewo diduga memperoleh keuntungan bersama pihak lain dengan total nilai mencapai sekitar Rp2,49 miliar.
"Menguntungkan diri terdakwa Sudewo alias Sudewa dan orang lain yaitu Sumarjiono, Abdul Suyono, dan Karjan seluruhnya berjumlah Rp2,49 miliar, menyalahgunakan kekuasaannya terkait pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati," ujar jaksa dalam persidangan.
Sudewo didakwa memaksa sejumlah calon perangkat desa untuk memberikan sejumlah uang atau keuntungan tertentu dalam proses pengisian jabatan tersebut.
"Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2,495 miliar atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut," kata jaksa.
Atas dugaan tersebut, Sudewo didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana.
Perkara ini masih bergulir di Pengadilan Tipikor Semarang dan akan diuji melalui fakta-fakta persidangan.
(Redaksi)
0 Komentar