Breaking News

Suara dari Pedalaman Kubu Raya: Anggota YLBH LMRRI Kalbar Soroti Dugaan Korupsi dan Serukan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Suara dari Pedalaman Kubu Raya: Anggota YLBH LMRRI Kalbar Soroti Dugaan Korupsi dan Serukan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

KUBU RAYA, 30 Juni 2026 – Keprihatinan terhadap maraknya pemberitaan mengenai kasus-kasus dugaan korupsi tidak hanya dirasakan masyarakat di perkotaan, tetapi juga telah menjadi perhatian warga di wilayah pedalaman Kalimantan Barat. Hal tersebut disampaikan Subandi, anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) LMRRI Kalimantan Barat, yang mengaku menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat dari daerah pedalaman Kabupaten Kubu Raya.

Menurut Subandi, masyarakat berharap upaya pemberantasan korupsi tidak berhenti pada slogan semata, melainkan diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan tidak tebang pilih.

"Kami di daerah pedalaman juga mengikuti perkembangan berbagai kasus yang muncul ke publik. Harapan masyarakat sederhana, yaitu hukum harus ditegakkan secara adil tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang," ujarnya.

Ia mengatakan masyarakat menginginkan pengelolaan keuangan negara dan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab agar hasil pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

"Tanah dan kekayaan alam merupakan anugerah yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, masyarakat berharap setiap rupiah uang negara digunakan secara tepat dan tidak disalahgunakan," katanya.

Subandi juga menilai kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara akan semakin kuat apabila proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, terbuka, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Menurutnya, masyarakat menginginkan adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga tidak muncul anggapan bahwa hukum hanya tegas terhadap rakyat kecil, tetapi lemah terhadap pelaku yang memiliki kekuasaan atau pengaruh.

"Kami berharap hukum benar-benar menjadi panglima. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa pengecualian," tegasnya.

Di akhir penyampaiannya, Subandi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui partisipasi aktif, pengawasan publik, serta menjaga integritas dalam kehidupan bermasyarakat.

"Suara rakyat harus menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara agar selalu bekerja dengan jujur, amanah, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Mari bersama-sama mendukung penegakan hukum yang berkeadilan serta mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi," pungkasnya.

Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.