JAKARTA – Polemik dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, mengungkap adanya puluhan nama yang diduga pernah mengajukan atau meminta titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah.
Pernyataan tersebut langsung memicu perhatian publik karena berpotensi membuka tabir lebih luas mengenai dugaan praktik jual beli pengaruh, distribusi proyek, maupun permainan kepentingan dalam program yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu program strategis nasional.
Namun di tengah munculnya informasi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung tetap fokus pada pembuktian perkara yang sedang ditangani dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan berdasarkan pengakuan yang belum didukung alat bukti yang memadai.
Dugaan 41 Nama Muncul dalam Pemeriksaan
Informasi mengenai adanya 41 nama itu mencuat setelah Sony Sonjaya menjalani pemeriksaan maraton di Kejaksaan Agung.
Menurut kuasa hukumnya, Krisna Murti, penyidik mengonfirmasi sejumlah percakapan yang terdapat dalam telepon genggam kliennya terkait permintaan titik-titik SPPG di berbagai wilayah Indonesia.
Awalnya, daftar yang disebut hanya berjumlah 26 nama. Namun setelah penyidik mendalami isi percakapan dan dokumen yang tersimpan, ditemukan sebuah tabel yang berisi total 41 nama yang disebut berkaitan dengan permintaan titik MBG.
Temuan tersebut kemudian menjadi salah satu materi yang didalami penyidik dalam upaya mengungkap pola pengelolaan program MBG yang kini tengah menjadi sorotan nasional.
Sahroni: Jangan Sampai Jadi Pengalihan Isu
Menanggapi perkembangan tersebut, Ahmad Sahroni mengingatkan agar Kejaksaan Agung tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pembuktian hukum yang objektif.
Menurutnya, penyidik tidak boleh terjebak pada informasi yang belum terverifikasi karena berpotensi menimbulkan fitnah terhadap pihak-pihak yang namanya disebut.
Sahroni menilai fokus utama saat ini adalah membuktikan terlebih dahulu dugaan tindak pidana yang menyeret Sony Sonjaya dan para tersangka lainnya dalam perkara korupsi tata kelola MBG.
Ia mengingatkan bahwa penyebutan nama tanpa dukungan bukti yang kuat dapat mengaburkan fokus penyidikan dan berpotensi menjadi strategi pengalihan perhatian dari substansi perkara utama.
Skandal MBG Semakin Meluas
Kasus ini menjadi semakin menarik perhatian karena Kejaksaan Agung telah menetapkan enam tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tahun anggaran 2025–2026.
Selain Sony Sonjaya, sejumlah nama lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka berasal dari unsur pimpinan BGN, yayasan, hingga pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program tersebut.
Penyidik kini terus menelusuri kemungkinan adanya aliran dana, penyalahgunaan kewenangan, maupun praktik perantara dalam penentuan titik-titik dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah.
Publik Menunggu Transparansi
Terungkapnya angka 41 nama tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.
Apakah nama-nama tersebut hanya sebatas pihak yang mengajukan usulan titik dapur secara resmi, ataukah terdapat dugaan praktik transaksional yang melanggar hukum?
Pertanyaan itu hingga kini masih menunggu jawaban dari proses penyidikan yang sedang berlangsung.
Pengamat menilai keterbukaan informasi sangat penting agar publik tidak terjebak pada spekulasi yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu sebelum adanya pembuktian hukum yang jelas.
Ujian Besar Program MBG
Kasus yang kini menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta tersebut menjadi ujian besar bagi Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini dipromosikan sebagai program unggulan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Di satu sisi, masyarakat mendukung tujuan program tersebut. Namun di sisi lain, publik juga menuntut agar setiap rupiah anggaran negara yang digunakan benar-benar dikelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Karena itu, proses penyidikan yang sedang berjalan tidak hanya menentukan nasib para tersangka, tetapi juga menjadi penentu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di masa mendatang.
Thifal Nw/ Fredy Legito Jakarta, 20 Juni 2026
0 Komentar