JAKARTA – Pemahaman masyarakat mengenai kedudukan hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) masih kerap menimbulkan perbedaan persepsi. Tidak sedikit warga yang menganggap SKT merupakan bukti kepemilikan tanah yang memiliki kekuatan hukum sama dengan sertifikat hak atas tanah. Padahal, dalam sistem hukum pertanahan nasional, SKT hanya berfungsi sebagai dokumen yang menerangkan riwayat penguasaan fisik atas sebidang tanah dan bukan merupakan bukti hak yang bersifat mutlak.
Seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja di bidang pertanahan, pemerintah menegaskan bahwa berbagai alas hak lama, seperti Surat Keterangan Tanah (SKT), girik, pipil, petok, letter C maupun dokumen adat lainnya, perlu segera dikonversi melalui proses pendaftaran tanah di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar memperoleh kepastian hukum.
Secara hukum, SKT memang tidak memiliki masa kedaluwarsa sebagai catatan riwayat penguasaan tanah. Namun keberadaannya tidak otomatis memberikan status hak kepemilikan yang setara dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), maupun hak atas tanah lain yang telah terdaftar secara resmi pada negara.
Dalam praktiknya, apabila dokumen dasar tersebut tidak segera didaftarkan ke Kantor Pertanahan, maka fungsinya semakin terbatas hanya sebagai petunjuk riwayat penguasaan fisik, bukan sebagai alat bukti kepemilikan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
Karena itu, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan status dokumen tanah menjadi sertifikat agar memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap kemungkinan timbulnya sengketa pertanahan di kemudian hari.
Selain SKT, masyarakat juga perlu memahami perbedaan dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan.
SKPT merupakan dokumen resmi yang memuat data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah, termasuk status hak, nama pemegang hak, luas, letak, batas-batas tanah, hingga informasi mengenai adanya sengketa, blokir ataupun sita apabila terdapat catatan pada buku tanah.
Dalam praktik administrasi pertanahan, SKPT lazim digunakan sebagai salah satu syarat transaksi jual beli maupun proses balik nama sertifikat. Masa berlaku SKPT umumnya berkisar antara tiga hingga enam bulan sejak diterbitkan, bergantung pada kebijakan masing-masing Kantor Pertanahan.
Penerbitannya sendiri relatif singkat, yakni sekitar tiga hingga lima hari kerja dengan biaya sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Persoalan yang kerap muncul di berbagai daerah adalah terjadinya tumpang tindih antara SKT masyarakat dengan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan.
Dalam kondisi demikian, secara prinsip hukum agraria nasional, sertifikat HGU memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat karena merupakan hak yang diterbitkan langsung oleh negara melalui Badan Pertanahan Nasional.
Sementara itu, SKT hanya menjadi salah satu alat bukti awal mengenai riwayat penguasaan tanah yang masih harus diuji bersama alat bukti lainnya.
Apabila terjadi sengketa, Badan Pertanahan Nasional akan melakukan penelitian terhadap seluruh riwayat penerbitan dokumen atau yang dikenal dengan pemeriksaan warkah untuk mengetahui kronologi penguasaan tanah serta legalitas penerbitan masing-masing alas hak.
Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme, mulai dari musyawarah antara masyarakat dan pemegang HGU, mediasi yang difasilitasi pemerintah, permohonan penyelesaian sengketa kepada Kementerian ATR/BPN, hingga gugatan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara apabila ditemukan dugaan cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat.
Dalam sejumlah kasus, apabila masyarakat terbukti telah menguasai dan menggarap lahan dengan itikad baik sebelum HGU berlaku atau terdapat fakta-fakta tertentu yang diakui para pihak, penyelesaian sering dilakukan melalui pemberian kompensasi, tali asih, ataupun mekanisme penyelesaian lainnya sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, apabila ditemukan adanya penerbitan SKT oleh oknum aparatur desa di atas lahan yang telah berstatus HGU aktif tanpa dasar hukum yang sah, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara administrasi maupun pidana apabila terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan.
Para ahli pertanahan mengingatkan bahwa kepastian hukum hak atas tanah hanya dapat diperoleh melalui proses pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, masyarakat yang masih memegang SKT maupun dokumen tanah adat lama disarankan segera melakukan konsultasi dan pendaftaran ke Kantor ATR/BPN setempat agar hak-haknya memperoleh perlindungan hukum yang optimal.
Dengan semakin meningkatnya nilai ekonomi tanah dan banyaknya sengketa pertanahan di berbagai daerah, legalitas dokumen menjadi faktor yang sangat penting. Masyarakat diimbau tidak hanya mengandalkan SKT sebagai dasar kepemilikan, tetapi segera meningkatkan statusnya menjadi sertifikat hak atas tanah agar memperoleh kepastian hukum, perlindungan hak, serta meminimalkan potensi sengketa di masa mendatang.
Penulis: Fredy Legito
0 Komentar