Dugaan Penyimpangan Distribusi Bio Solar Subsidi di Kapuas Hulu Disorot, Nilai Kerugian Negara Disebut Capai Rp14 Miliar
PONTIANAK – Dugaan penyimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan publik. Kasus yang disebut telah berlangsung sejak tahun 2017 hingga Agustus 2022 itu diduga menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp14 miliar, dengan volume penyimpangan yang disebut mencapai 40 ribu liter Bio Solar setiap bulan.
Informasi tersebut mengemuka setelah Advokat Petrus Selestinus, S.H. meminta aparat penegak hukum, khususnya Bareskrim Polri, untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Menurut Petrus, dugaan penyimpangan tersebut sebelumnya telah dilaporkan oleh tiga lembaga swadaya masyarakat kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada 1 Mei 2023 melalui laporan setebal sekitar 215 halaman.
Dalam laporan tersebut disebutkan adanya dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk perusahaan transportir, pengelola SPBU, serta pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dalam rantai distribusi.
Dugaan Penyimpangan Distribusi
Berdasarkan informasi yang beredar, distribusi Bio Solar dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama pengangkutan BBM dari Depot Pertamina Sintang menuju SPBU milik PT Uncak Kapuas Mandiri (UKM) di Kabupaten Kapuas Hulu.
Perjanjian tersebut disebut mengatur pengangkutan sekitar 80 kiloliter (80.000 liter) Bio Solar setiap bulan atau setara dengan sekitar 10 mobil tangki.
Namun, hasil investigasi internal yang disebut dilakukan pada Agustus 2022 diduga menemukan ketidaksesuaian antara volume BBM yang diangkut dengan volume yang diterima SPBU.
Dalam laporan tersebut disebutkan hanya sekitar 40.000 liter yang tercatat masuk ke SPBU setiap bulan, sedangkan sisanya diduga diselewengkan.
Selain itu, terdapat pula dugaan pemalsuan dokumen penggunaan BBM non-subsidi (Dexlite) pada armada pengangkut, padahal kendaraan disebut menggunakan BBM subsidi. Informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum memperoleh pembuktian melalui proses peradilan.
Sejumlah Nama Disebut dalam Laporan
Laporan tersebut juga menyebut sejumlah nama, termasuk Direktur PT Perintis, pejabat internal PT UKM, serta pihak dari perusahaan distribusi BBM yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Selain itu, muncul pula informasi mengenai hubungan kekeluargaan salah satu oknum yang disebut dalam laporan dengan seorang pejabat pemerintah daerah. Namun hingga kini belum terdapat bukti hukum yang menyatakan adanya keterlibatan pejabat dimaksud dalam dugaan tindak pidana tersebut.
Karena itu, seluruh informasi tersebut masih harus dipandang sebagai bagian dari dugaan yang memerlukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum.
Belum Ada Penetapan Bersalah
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan pihak-pihak yang disebut dalam laporan tersebut bersalah melakukan tindak pidana.
Media juga belum memperoleh konfirmasi resmi dari pihak-pihak yang namanya disebut dalam laporan mengenai substansi dugaan tersebut.
Hak Jawab
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada PT Perintis, PT Uncak Kapuas Mandiri (UKM), PT Elnusa Petrofin, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Bareskrim Polri, maupun seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang, akurat, serta sesuai dengan fakta hukum yang berlaku.
Fredy Legito
0 Komentar