BANJARMASIN – 5 Juni 2026 – Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan suap hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kembali mengungkap fakta mengejutkan di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Kamis (4/6/2026).
Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ariyas Dedy, saksi dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) HSU mengakui adanya pengumpulan dana patungan sebesar Rp75 juta yang disebut-sebut bertujuan untuk menghentikan proses penyelidikan kasus dana hibah.
Dua terdakwa dalam perkara tersebut yakni mantan Kepala Kejaksaan Negeri HSU Albertus Parlinggoman Napitupulu dan mantan Kasi Intel Asis Budianto, kini menjalani proses hukum di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.
Patungan Internal dari Pegawai hingga Satpam
Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Ketua KPU HSU Ihsan Rahmani menyebut dana Rp75 juta tersebut dihimpun dari berbagai unsur internal, mulai dari komisioner, staf sekretariat, hingga petugas keamanan.
Ihsan mengungkapkan, awalnya terdapat permintaan dana sebesar Rp100 juta untuk penyelesaian perkara yang tengah diselidiki. Namun, setelah dilakukan rapat internal, pihaknya menyatakan keberatan karena nominal tersebut dinilai terlalu besar.
“Kami keberatan karena nominalnya terlalu besar,” ungkap Ihsan dalam persidangan.
Akhirnya disepakati bahwa kemampuan maksimal yang bisa dikumpulkan secara swadaya hanya Rp75 juta, yang seluruhnya berasal dari iuran pribadi tanpa menggunakan anggaran negara.
Dibagi Dua, Diserahkan Lewat Perantara
Dalam proses pengumpulan, uang tersebut kemudian dibagi menjadi dua bagian, yakni Rp35 juta dan Rp40 juta, guna menjaga transparansi internal.
Penyerahan uang dilakukan melalui perantara, yakni Kepala Badan Kesbangpol HSU Amberani, yang kemudian menyerahkan dana tersebut kepada pihak Kejaksaan Negeri HSU di kediaman pribadinya di Amuntai pada malam hari, sekitar akhir Agustus atau awal September 2025.
Saksi menyebutkan, penyerahan dilakukan dalam kondisi penuh tekanan karena adanya kekhawatiran terhadap proses pemeriksaan yang terus berlangsung.
“Kami merasa tidak tenang bekerja karena terus dimintai data dan fotokopi dokumen,” ujar saksi dalam persidangan.
Fakta Persidangan Terus Terungkap
Dalam persidangan tersebut, saksi juga mengungkap bahwa setelah penyerahan uang dilakukan, proses pemeriksaan oleh pihak Kejari HSU tidak lagi berlanjut dan sejumlah dokumen yang sebelumnya disita turut dikembalikan.
Namun demikian, saksi menegaskan tidak mengetahui secara pasti apakah dana tersebut benar-benar sampai kepada pihak terdakwa utama, serta tidak pernah berkomunikasi langsung dengan mantan Kajari HSU.
Seluruh keterangan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan disampaikan secara terbuka di hadapan majelis hakim.
Kasus ini kini terus bergulir di persidangan Tipikor Banjarmasin dan menjadi perhatian publik karena menyeret dugaan praktik suap dalam proses penanganan perkara dana hibah pemerintah daerah.
0 Komentar