Semarang – Perkara dugaan suap dan gratifikasi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan kembali menjadi sorotan. Dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (15/6/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi yang menyeret nama Sudewo, Bupati Pati nonaktif.
Dalam dakwaannya, JPU menyebut Sudewo diduga menerima sejumlah pemberian saat masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI, yang berkaitan dengan proyek infrastruktur perkeretaapian.
Salah satu pemberian yang disebut dalam persidangan yakni Keris Nogososro dengan nilai sekitar Rp15 juta. Selain itu, jaksa juga mendakwa adanya penerimaan gratifikasi lain berupa uang dengan total mencapai ratusan juta rupiah.
"Menjadi bagian dari gratifikasi yang diterima terdakwa berupa keris Nogososro senilai Rp15 juta," ujar JPU KPK Joko Hermawan saat membacakan surat dakwaan.
Jaksa menyebut total dugaan gratifikasi yang diterima Sudewo mencapai sekitar Rp450 juta. Pemberian tersebut diduga berasal dari Nur Hidayat, Komisaris PT Mataram Inti Konstruksi, terkait proyek Jalur Ganda Lintas Mojokerto-Surabaya (JGMS).
Selain dugaan gratifikasi tersebut, Sudewo juga didakwa menerima sejumlah uang dari pihak lain yang berkaitan dengan proyek DJKA.
Dalam dakwaan disebutkan, Sudewo diduga menerima uang dari Direktur PT Indria Putra Persada, Ferry Septha Indrianto sebesar Rp200 juta, serta dari Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto sebesar Rp721,5 juta.
Jaksa menduga pemberian tersebut berkaitan dengan posisi Sudewo sebagai anggota DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan terhadap mitra kerja pemerintah, termasuk Kementerian Perhubungan.
Menurut dakwaan, salah satu pertemuan antara Sudewo dan pihak pemberi terjadi sekitar tahun 2021 di rumah terdakwa yang berada di wilayah Kadipiro, Kota Surakarta.
Dua Perkara Korupsi Menjerat Sudewo
Sudewo diketahui saat ini menghadapi dua perkara yang ditangani oleh KPK.
Perkara pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan dan suap jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.
Sementara perkara kedua berkaitan dengan dugaan penerimaan suap atau commitment fee proyek jalur kereta api DJKA Kementerian Perhubungan.
Sudewo sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin (19/1/2026). Setelah itu, KPK melakukan penahanan terhadap politikus Partai Gerindra tersebut sejak 20 Januari 2026.
Atas dugaan perbuatannya, Sudewo didakwa melanggar ketentuan Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan aturan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.
Ancaman pidananya berupa hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun hingga maksimal 20 tahun.
Sidang selanjutnya akan menjadi tahap pembuktian untuk menguji seluruh dakwaan jaksa terhadap terdakwa. Pihak Sudewo masih memiliki hak untuk memberikan pembelaan dan membantah dakwaan sesuai proses hukum yang berlaku.
Fredy Legito
0 Komentar