Pontianak, Kalimantan Barat – 2 Juni 2026 – Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat memasuki babak baru. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pontianak menggelar sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan terhadap dua terdakwa, yakni Ir. H. Ismuni bin Abdul Basaruddin dan H. Mulyadi Rahyono, MT, Selasa (2/6/2026).
Persidangan yang terbuka untuk umum tersebut menjadi langkah awal proses pembuktian atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah yang bersumber dari anggaran pemerintah dan diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas pendidikan di lingkungan Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat.
Dalam persidangan, Tim Jaksa Penuntut Umum yang dipimpin Robinson Pardomuan, SH., MH., dkk memaparkan secara rinci konstruksi perkara, peran masing-masing terdakwa, serta dugaan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang tidak sedikit.
Dana Hibah Pendidikan Diduga Tidak Digunakan Sesuai Peruntukan
Berdasarkan dakwaan yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim, perkara ini bermula dari adanya laporan dan temuan terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah yang diberikan kepada Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat pada periode tahun 2020 hingga 2022.
Dana hibah tersebut secara khusus dialokasikan untuk pembangunan Gedung SMA Mujahidin sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya, diduga terjadi penyimpangan penggunaan anggaran yang menyebabkan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yang telah direncanakan.
Jaksa mengungkapkan adanya dugaan kekurangan volume pekerjaan serta mutu hasil pembangunan yang tidak sesuai standar, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang mencapai sekitar Rp9.739.645.837 atau lebih dari Rp9,7 miliar.
Nilai kerugian tersebut menjadi salah satu poin utama yang akan diuji dan dibuktikan lebih lanjut dalam rangkaian persidangan berikutnya.
Dijerat Pasal Korupsi dengan Ancaman Hukuman Berat
Atas dugaan perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam:
- Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
- Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
serta dakwaan subsidair:
- Pasal 604 jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
- Jo Pasal 18 UU Tipikor.
Dakwaan tersebut menunjukkan bahwa perkara ini dipandang serius karena menyangkut penggunaan dana publik yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan pembangunan masyarakat.
Majelis Hakim Beri Kesempatan Terdakwa Menyampaikan Eksepsi
Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, SH., MH. yang berlangsung dengan tertib dan lancar.
Usai mendengarkan pembacaan dakwaan, para terdakwa yang didampingi penasihat hukum diberikan kesempatan untuk mempelajari dan menyusun tanggapan atau eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Majelis Hakim kemudian menunda persidangan dan menetapkan sidang lanjutan pada 17 Juni 2026 dengan agenda penyampaian keberatan atau tanggapan dari pihak terdakwa melalui tim penasihat hukumnya.
Kejati Kalbar Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum
Melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, I Wayan Gedin Arianta, SH., MH., Kejati Kalbar menegaskan bahwa proses persidangan ini merupakan bagian dari komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, setiap tahapan persidangan harus dijalankan secara terbuka dan objektif agar seluruh fakta hukum dapat terungkap secara terang di hadapan pengadilan.
"Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum semata, tetapi merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat karena mengurangi hak publik atas pembangunan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, proses hukum harus berjalan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Publik Menanti Pembuktian di Persidangan
Kasus dugaan korupsi dana hibah Mujahidin ini menjadi perhatian masyarakat Kalimantan Barat karena menyangkut penggunaan dana publik dalam jumlah besar yang diperuntukkan bagi sektor pendidikan.
Dengan dimulainya persidangan, publik kini menantikan proses pembuktian yang akan berlangsung di hadapan majelis hakim guna mengungkap secara jelas apakah benar telah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.
Persidangan lanjutan pada pertengahan Juni mendatang diperkirakan akan menjadi momentum penting untuk melihat arah pembelaan para terdakwa sekaligus perkembangan pembuktian perkara yang tengah menjadi sorotan publik tersebut.
0 Komentar