JAKARTA – Program transformasi digital pertanahan melalui penerapan Sertipikat Elektronik terus digencarkan pemerintah sebagai bagian dari modernisasi layanan publik. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengklaim sistem ini lebih praktis, aman, efisien, dan mampu meminimalkan risiko kehilangan maupun pemalsuan dokumen pertanahan.
Sejumlah masyarakat yang telah beralih ke Sertipikat Elektronik mengaku merasakan kemudahan. Dokumen dapat diakses melalui aplikasi digital, tidak perlu lagi membawa berkas fisik, dan data pertanahan tersimpan dalam sistem yang diklaim terlindungi dengan teknologi enkripsi berlapis.
Namun di balik berbagai keunggulan yang dipromosikan pemerintah, sejumlah kalangan akademisi, aktivis agraria, praktisi hukum, hingga masyarakat sipil mengingatkan bahwa digitalisasi sertipikat bukanlah sistem tanpa risiko. Bahkan, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang dinilai belum sepenuhnya terjawab hingga saat ini.
Ancaman Serangan Siber dan Peretasan Data
Salah satu kekhawatiran terbesar adalah keamanan siber. Dalam era digital, tidak ada sistem yang benar-benar kebal terhadap serangan hacker, malware, ransomware, maupun pencurian data.
Berbeda dengan sertipikat fisik yang hanya dapat dicuri secara langsung, sertipikat elektronik berpotensi menjadi sasaran serangan dalam skala besar apabila sistem pusat mengalami kebocoran data atau gangguan keamanan.
Pengamat teknologi informasi menilai bahwa semakin besar basis data yang tersimpan secara terpusat, semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung apabila terjadi peretasan.
"Pertanyaannya bukan apakah sistem bisa diretas atau tidak, tetapi seberapa siap negara menghadapi kemungkinan ketika serangan itu terjadi," ujar seorang pengamat keamanan digital.
Masalah Pembuktian dan Potensi Sengketa Hukum
Di bidang hukum, Sertipikat Elektronik juga masih memunculkan sejumlah perdebatan.
Meski pemerintah menyatakan dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen konvensional, sejumlah praktisi hukum menilai potensi sengketa tetap terbuka, terutama apabila terjadi gangguan sistem, manipulasi data digital, atau konflik kepemilikan tanah yang kompleks.
Dalam beberapa kasus sengketa pertanahan, keberadaan dokumen fisik sering menjadi alat pembuktian utama yang mudah diverifikasi secara langsung di hadapan pengadilan.
Kekhawatiran muncul ketika seluruh data bergantung pada sistem elektronik yang hanya dapat diakses melalui server dan jaringan tertentu.
Belum Menjamin Hilangnya Sertipikat Ganda
Digitalisasi juga dinilai bukan solusi otomatis terhadap berbagai persoalan klasik pertanahan di Indonesia.
Sejumlah kasus tumpang tindih sertipikat, sengketa batas wilayah, konflik agraria, hingga sertipikat ganda selama ini lebih banyak disebabkan oleh persoalan administrasi, pemetaan, dan validasi data lapangan.
Karena itu, sejumlah pihak menilai sistem elektronik hanya mengubah bentuk penyimpanan dokumen, namun tidak otomatis menghapus potensi kesalahan data apabila validasi awal belum benar-benar tuntas.
Ketergantungan pada Infrastruktur Teknologi
Kelemahan lain yang sering disorot adalah ketergantungan penuh terhadap jaringan internet dan server pusat.
Apabila terjadi gangguan sistem nasional, pemadaman jaringan, serangan siber, atau kerusakan pusat data, akses masyarakat terhadap dokumen pertanahan dapat terganggu.
Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi masyarakat di wilayah terpencil yang masih memiliki keterbatasan akses internet maupun infrastruktur digital.
Tantangan Bagi Masyarakat yang Belum Melek Teknologi
Tidak semua masyarakat Indonesia memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi digital.
Kelompok lanjut usia, masyarakat pedesaan, hingga warga yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital berpotensi mengalami kesulitan dalam mengakses, memverifikasi, maupun mengelola Sertipikat Elektronik.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terjadinya kesenjangan layanan antara masyarakat perkotaan yang terbiasa dengan teknologi dan masyarakat di daerah yang masih terbatas akses digitalnya.
Kritik KPA: Jangan Hilangkan Hak Masyarakat Menyimpan Sertipikat Asli
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sejak awal termasuk pihak yang cukup kritis terhadap implementasi Sertipikat Elektronik.
Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, pernah menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyimpan sertipikat asli sebagai bukti kepemilikan tanah, dan hak tersebut tidak seharusnya dihapus melalui digitalisasi.
KPA mencatat sedikitnya enam persoalan utama, mulai dari prioritas kebijakan yang dianggap belum tepat, potensi konflik agraria, kerentanan keamanan sistem, keterbatasan akses masyarakat, hingga kekhawatiran bahwa digitalisasi justru memperkuat liberalisasi pasar tanah tanpa didahului reforma agraria yang menyeluruh.
Menurut KPA, digitalisasi seharusnya menjadi pelengkap sistem administrasi pertanahan, bukan menggantikan sepenuhnya bukti kepemilikan fisik yang selama ini dipegang masyarakat.
Digitalisasi Perlu, Tetapi Pengawasan Harus Lebih Ketat
Transformasi digital memang merupakan kebutuhan yang sulit dihindari di era modern. Namun sejumlah kalangan menilai keberhasilan Sertipikat Elektronik tidak cukup hanya mengandalkan teknologi.
Yang lebih penting adalah memastikan validitas data pertanahan, transparansi sistem, perlindungan terhadap hak masyarakat, keamanan siber yang kuat, serta kepastian hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari.
Tanpa penguatan pada aspek-aspek tersebut, digitalisasi justru berpotensi memunculkan persoalan baru yang lebih kompleks dibandingkan sistem konvensional.
Masyarakat pun diimbau untuk memahami secara menyeluruh manfaat maupun risiko Sertipikat Elektronik sebelum melakukan alih media dari sertipikat analog ke sistem digital.
Sebab pada akhirnya, keamanan hak atas tanah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kepastian hukum, integritas data, dan kemampuan negara menjamin perlindungan terhadap hak kepemilikan setiap warga negara.
(Redaksi/Fredy Legito)
0 Komentar