Kuasa Hukum Penggugat, Arry Sakurianto. Foto: Hendri Marcelleno
Sengketa Lahan Lapangan Bardan Nadi Masuki Tahap Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim Turun ke Lokasi
LANDAK, KALIMANTAN BARAT – Sengketa kepemilikan lahan Lapangan Bardan Nadi di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, memasuki babak baru dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Ngabang.
Majelis hakim yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, Albon Damanik, melakukan pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sengketa pada Jumat (19/6/2026). Pemeriksaan tersebut dilakukan guna memastikan kondisi fisik, letak, batas-batas, luas, serta kesesuaian objek sengketa dengan dokumen yang diajukan para pihak dalam perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2026.
Perkara tersebut diajukan oleh ahli waris yang diwakili Nuzulawati terhadap Pemerintah Kabupaten Landak, dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Landak sebagai turut tergugat.
Menurut Albon Damanik, pemeriksaan setempat merupakan tahapan penting dalam proses pembuktian perkara perdata yang berkaitan dengan kepemilikan tanah.
“Majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat untuk melihat kebenaran keberadaan objek yang disengketakan. Kami tidak menentukan siapa yang menang atau kalah di sini. Dalam perkara perdata menyangkut kepemilikan tanah, majelis hakim wajib turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan setempat,” ujarnya.
Nuzulawati mengaku menggugat karena merasa tidak pernah menjual, menyerahkan, maupun memberikan izin penggunaan lahan yang saat ini digunakan sebagai Lapangan Bardan Nadi.
Menurutnya, tanah tersebut merupakan warisan keluarga yang berasal dari kakeknya, Umar Digul bin Tunggal, kemudian diwariskan kepada ayahnya, M. Said Umar, sebelum menjadi bagian dari hak waris dirinya.
“Kami kaget ketika tiba-tiba terbit sertifikat atas nama Pemda Landak. Siapa yang menjual? Siapa yang mengizinkan? Kalau hak pakai, tentu harus ada izin dari pemilik tanah,” kata Nuzulawati.
Kuasa hukum penggugat, Arry Sakurianto, menjelaskan bahwa sengketa tersebut telah berlangsung sejak tahun 2021. Menurutnya, perkara yang sebelumnya diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya menyangkut aspek administrasi penerbitan sertifikat, sedangkan persoalan kepemilikan tanah secara keperdataan belum pernah diputus.
“Kami ingin mengetahui dasar penerbitan sertifikat hak pakai tersebut. Sampai sekarang ahli waris menyatakan tidak pernah menyerahkan tanah itu kepada pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Landak, Martinus Ekok, menegaskan bahwa klaim warisan yang menjadi dasar gugatan telah beberapa kali diuji melalui berbagai tingkatan peradilan dan seluruhnya berakhir dengan penolakan.
Menurutnya, perkara waris terkait keluarga Umar Digul pernah diperiksa hingga tingkat Mahkamah Agung dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, gugatan perdata terkait objek yang sama juga disebut pernah ditolak hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK).
Berdasarkan rangkaian putusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Landak kemudian memperoleh Sertifikat Hak Pakai Nomor 132 pada tahun 2022.
Kuasa Hukum Tergugat Pemda Landak, Martinus Ekok. Foto: Hendri Marcelleno
Martinus juga mempertanyakan keabsahan sejumlah alat bukti yang diajukan penggugat, termasuk dokumen jual beli tahun 1952 yang hingga kini disebut masih berupa fotokopi.
“Dalam perkara perdata, yang paling penting adalah pembuktian melalui dokumen dan alat bukti formil,” katanya.
Pemeriksaan setempat turut dihadiri para pihak yang berperkara, kuasa hukum masing-masing pihak, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai objek sengketa yang diperiksa.
Hingga saat ini, proses persidangan masih berlangsung dan majelis hakim belum mengambil keputusan terkait pokok perkara. Sidang lanjutan dijadwalkan digelar pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak penggugat sebelum majelis hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.
Perkembangan perkara ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut status kepemilikan salah satu aset publik yang selama ini dikenal luas sebagai sarana olahraga dan kegiatan masyarakat di Kabupaten Landak.
Kalimantan Barat, 25 Juni 2026 Fredy Legito
0 Komentar