PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – 4 Juni 2026 – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang berlokasi di Jalan Flora, Kecamatan Pontianak Utara, terus dipercepat pemerintah pusat. Namun di tengah target percepatan tersebut, Pemerintah Kota Pontianak mengakui belum memiliki kemampuan fiskal untuk menanggung biaya operasional sekolah tersebut apabila nantinya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan pembangunan fisik Sekolah Rakyat saat ini masih berlangsung dan sedang dikebut oleh kontraktor pelaksana. Meski demikian, dirinya menilai target penyelesaian pada Juni 2026 cukup berat untuk direalisasikan.
“Pembangunan Sekolah Rakyat di Jalan Flora saat ini tengah dikerjakan oleh kontraktor. Luasannya cukup besar. Target pemerintah pusat memang bulan Juni selesai. Namun saya melihat prosesnya masih berjalan. Kalau selesai akhir tahun, saya lebih optimis,” ujar Edi, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, pemerintah pusat melalui kementerian terkait bahkan telah melakukan pemantauan langsung ke lokasi proyek untuk memastikan percepatan pembangunan, termasuk dengan rencana penambahan jumlah tenaga kerja di lapangan.
Fokus untuk Masyarakat Miskin
Di sisi lain, Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan mulai melakukan pemetaan calon peserta didik yang akan menjadi sasaran program Sekolah Rakyat.
Program tersebut diprioritaskan bagi keluarga miskin yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5 berdasarkan data kesejahteraan nasional.
“Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan sudah melakukan pemetaan. Sasaran utamanya tentu masyarakat miskin sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat,” jelasnya.
Pemkot Pontianak, lanjut Edi, akan berperan dalam proses pendataan dan koordinasi warga yang memenuhi syarat untuk mendapatkan akses pendidikan di Sekolah Rakyat.
Operasional Jadi Tantangan Besar
Meski mendukung penuh program tersebut, Edi secara terbuka mengakui bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan anggaran untuk membiayai operasional Sekolah Rakyat apabila seluruh beban nantinya dialihkan kepada daerah.
“Kalau Pemerintah Kota Pontianak yang harus menanggung biaya operasional Sekolah Rakyat, kami tidak mampu. Tidak ada anggarannya,” tegas Edi.
Ia menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat yang berbasis asrama memerlukan biaya operasional yang sangat besar. Mulai dari kebutuhan makan dan minum peserta didik setiap hari, penyediaan fasilitas asrama, hingga pembayaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
“Biayanya besar. Anak-anak tinggal di asrama, harus ada makan minum, kebutuhan harian, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, semuanya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit,” katanya.
Ruang Fiskal Daerah Semakin Terbatas
Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di tengah semakin terbatasnya ruang fiskal akibat berbagai kewajiban pembangunan dan pelayanan publik.
Karena itu, Pemkot Pontianak berharap pemerintah pusat tidak hanya fokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga menyiapkan skema pembiayaan operasional jangka panjang agar program dapat berjalan berkelanjutan.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui sistem pendidikan berasrama yang menyediakan fasilitas belajar, tempat tinggal, serta kebutuhan dasar peserta didik secara terpadu.
Namun keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh berdirinya gedung sekolah, melainkan juga oleh kepastian pendanaan operasional yang berkelanjutan agar tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia benar-benar dapat tercapai.
0 Komentar