Pertanyaan tersebut bukan sekadar perdebatan politik, melainkan menyangkut arah kebijakan pendidikan nasional dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Pemerintah menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang memberikan pendidikan, tempat tinggal, konsumsi, hingga pembinaan karakter secara gratis kepada anak-anak dari keluarga yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem. Program ini diharapkan menjadi instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.
Secara konsep, tujuan tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena masih terdapat banyak anak Indonesia yang belum memperoleh akses pendidikan secara layak akibat keterbatasan ekonomi.
Namun, di tengah pelaksanaan program tersebut, berbagai persoalan mendasar pendidikan nasional juga masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Di berbagai daerah, masih ditemukan sekolah negeri yang mengalami kerusakan berat, ruang kelas yang tidak layak digunakan, minimnya fasilitas belajar, hingga keterbatasan sarana penunjang pendidikan.
Selain itu, kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, juga masih menjadi sorotan. Banyak guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan penghasilan yang jauh dari layak serta belum memperoleh kepastian status kepegawaian.
Kondisi tersebut memunculkan pandangan bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya fokus membangun program baru, tetapi juga mempercepat penyelesaian persoalan yang telah lama dihadapi dunia pendidikan.
Sejumlah pemerhati pendidikan menilai kedua program tersebut sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Sekolah Rakyat memiliki sasaran yang berbeda dengan sekolah negeri reguler.
Sekolah Rakyat ditujukan bagi kelompok masyarakat yang selama ini paling sulit mengakses pendidikan karena faktor kemiskinan ekstrem. Sementara sekolah negeri tetap menjadi tulang punggung sistem pendidikan nasional yang melayani jutaan peserta didik di seluruh Indonesia.
Karena itu, tantangan terbesar pemerintah bukan memilih salah satunya, melainkan memastikan seluruh kebijakan berjalan secara seimbang.
Pemerintah diharapkan mampu menjalankan tiga agenda besar pendidikan secara bersamaan, yakni memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, memperbaiki kondisi fisik sekolah negeri yang rusak, serta meningkatkan kesejahteraan dan kepastian status guru, termasuk guru honorer.
Apabila salah satu aspek tersebut diabaikan, maka tujuan mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata akan sulit tercapai.
Dalam perspektif kebijakan publik, penggunaan anggaran pendidikan yang mencapai amanat konstitusi sebesar 20 persen dari APBN semestinya mampu menjawab ketiga kebutuhan tersebut secara proporsional.
Investasi pembangunan sekolah baru memang penting, tetapi menjaga kualitas sekolah yang telah ada juga tidak kalah penting. Begitu pula penghargaan terhadap tenaga pendidik sebagai ujung tombak pendidikan nasional harus menjadi prioritas yang tidak dapat dipisahkan.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukanlah perdebatan antara Sekolah Rakyat atau sekolah negeri. Yang lebih penting adalah memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak atas pendidikan yang berkualitas, setiap sekolah memiliki fasilitas yang layak, dan setiap guru mendapatkan penghargaan yang pantas atas pengabdiannya.
Keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya diukur dari banyaknya sekolah baru yang dibangun, tetapi juga dari kualitas layanan pendidikan yang dirasakan masyarakat secara nyata.
Dengan demikian, Sekolah Rakyat, rehabilitasi sekolah negeri, dan peningkatan kesejahteraan guru seharusnya dipandang sebagai tiga pilar yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Ketika ketiganya berjalan beriringan, tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan semakin mendekati kenyataan.
(Penulis: Fredy Legito)
0 Komentar