Masyarakat Pertanyakan Siapa Aktor di Balik Distribusi dan Dugaan Perlindungan Jaringan Peredarannya
MANDAILING NATAL, 25 Juni 2026 – Maraknya peredaran rokok ilegal di berbagai wilayah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali menjadi sorotan publik. Selain dinilai merugikan negara dari sektor penerimaan cukai, fenomena tersebut juga memunculkan pertanyaan besar mengenai bagaimana produk tanpa cukai resmi dapat beredar secara luas dan relatif terbuka di tengah masyarakat.
Bendahara Satuan Mahasiswa Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (SATMA AMPI) Mandailing Natal, Muhammad Saleh, meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk segera melakukan langkah konkret guna mengungkap jaringan peredaran rokok ilegal yang diduga telah berlangsung cukup lama di wilayah tersebut.
Menurutnya, peredaran rokok ilegal bukan sekadar pelanggaran administrasi atau persoalan perdagangan biasa. Praktik tersebut berpotensi merugikan negara miliaran rupiah akibat hilangnya penerimaan cukai serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang taat aturan.
"Masyarakat mempertanyakan bagaimana rokok ilegal bisa beredar begitu luas. Pertanyaan ini harus dijawab melalui penyelidikan yang profesional, transparan, dan menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat," ujar Muhammad Saleh.
Dugaan yang Berkembang di Tengah Masyarakat
SATMA AMPI Madina mengaku menerima berbagai informasi dan laporan dari masyarakat terkait dugaan aktivitas distribusi rokok ilegal di sejumlah wilayah Kabupaten Mandailing Natal.
Dalam berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat, muncul sejumlah nama yang disebut dengan inisial F, A, dan S yang dikaitkan dengan dugaan peredaran rokok ilegal tersebut.
Namun demikian, Muhammad Saleh menegaskan bahwa informasi tersebut masih berupa dugaan yang berkembang di masyarakat dan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum sebelum adanya hasil penyelidikan dan pembuktian dari aparat yang berwenang.
"Kami menegaskan bahwa semua informasi yang beredar masih sebatas dugaan. Oleh karena itu, kami meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara objektif agar kebenaran dapat terungkap dan tidak menimbulkan fitnah terhadap pihak mana pun," tegasnya.
Desak Kapolres Madina dan Bea Cukai Bertindak Tegas
SATMA AMPI Madina mendesak Kepolisian Resort Mandailing Natal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta aparat penegak hukum lainnya untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan operasi terpadu guna mengungkap jaringan distribusi rokok ilegal yang diduga beroperasi di wilayah tersebut.
Muhammad Saleh menilai penindakan tidak boleh berhenti pada pedagang eceran atau penyitaan barang semata. Aparat diminta menelusuri rantai distribusi secara menyeluruh mulai dari pemasok, distributor, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut apabila ditemukan bukti yang cukup.
"Penegakan hukum harus menyentuh aktor utama di balik peredaran rokok ilegal. Jangan hanya berhenti pada pelaku lapangan. Jika ada jaringan yang lebih besar, maka harus diungkap hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.
Ancaman terhadap Penerimaan Negara
Peredaran rokok ilegal selama ini menjadi salah satu persoalan serius yang mendapat perhatian pemerintah. Selain mengurangi potensi penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau, praktik tersebut juga berpotensi mengganggu iklim usaha yang sehat karena produk ilegal dapat dijual dengan harga lebih murah dibandingkan produk yang telah memenuhi kewajiban perpajakan dan cukai.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara rutin melakukan operasi pemberantasan rokok ilegal di berbagai daerah. Namun, keberadaan jaringan distribusi yang terus berubah membuat upaya pengawasan membutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat.
Dasar Hukum
Peredaran rokok ilegal di Indonesia diatur dalam sejumlah ketentuan hukum, di antaranya:
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
Pasal 54 UU Cukai Mengatur sanksi bagi setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak memenuhi ketentuan cukai yang berlaku.
Pasal 55 UU Cukai Mengatur sanksi terhadap pihak yang menyimpan, memiliki, menjual, membeli, atau mengedarkan barang kena cukai ilegal.
Pasal 56 UU Cukai Mengatur penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas, atau pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.
Selain itu, apabila ditemukan unsur pidana lain, penanganannya dapat merujuk pada ketentuan hukum pidana yang berlaku.
Komitmen Mengawal Penegakan Hukum
SATMA AMPI Mandailing Natal menegaskan akan terus mengawal isu peredaran rokok ilegal demi melindungi kepentingan masyarakat serta mendukung optimalisasi penerimaan negara.
Organisasi tersebut juga meminta seluruh pihak menghormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap siapa pun yang namanya disebut dalam berbagai informasi yang berkembang.
"Kami mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu. Jika memang terdapat jaringan peredaran rokok ilegal di Mandailing Natal, maka harus diungkap secara terbuka agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan," tutup Muhammad Saleh.
(Magrifatulloh/Redaksi)
Catatan Redaksi: Dalam pemberitaan yang menyebut pihak tertentu berdasarkan informasi masyarakat, penting untuk menegaskan bahwa seluruh penyebutan nama atau inisial masih berupa dugaan dan belum terbukti secara hukum. Media wajib memberikan ruang hak jawab kepada pihak yang disebut apabila diperlukan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
0 Komentar